BPS: Jumlah Daerah Tertinggal di Sumbar, Berkurang

Editor: Koko Triarko

Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatra Barat Sukardi/ Foto: M. Noli Hendra

PADANG – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatra Barat, mencatat telah terjadi pengurangan jumlah daerah tertinggal di daerah tersebut. Hal ini karena adanya peran program Dana Desa dari Kementerian Desa RI.

Kepala Badan Pusat Statistik, Sukardi, mengatakan, dari data indeks pembangunan desa (IPD) 2018, pada 2014 terdapat 56 nagari tertinggal. Sementara pada 2018, nagari tertinggal ada 28 nagari, yang artinya telah terjadi penurunan jumlah nagari/desa tertinggal di Sumatra Barat.

“Jadi, peran program Dana Desa sangat membantu. Melalui program yang membangun desa, mampu mengubah kondisi desa lebih baik, seperti dari segi infrastruktur jalan desa,” katanya, Senin (10/12/2018).

Selain telah terangkatnya status desa melalui program Dana Desa, juga turut menciptakan desa nagari mandiri hingga 2018. Pada 2014, ada sekitar 210 nagari/desa dengan status mandiri. Sedangkan pada 2018 sudah ada 85 nagari mandiri, dan selebihnya masih berstatus nagari atau desa berkembang,” ujarnya.

Menurutnya, saat ini di Sumatra Barat ada 126 desa dan 919 nagari, dari jumlah tersebut berdasarkan data Indeks Pembangunan Desa (IPD) 2018, Provinsi Sumatra Barat menempati urutan keempat dengan desa mandiri terbanyak setelah Jawa Barat.

“Jadi, Sumatra Barat peringkat keempat. Kalau yang pertama itu dari Yogyakarta 40,31 persen, kemudian Bali 27,57 persen, dan di posisi ketiga, Jawa Barat 22,48 persen. Sementara Sumatra Barat 20,10 persen,” paparannya.

Sukardi menyebutkan, untuk mengukur kemandirian desa atau nagari, ada lima dimensi. Seperti ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, aksesibilitas transportasi, pelayanan umum dan penyelenggaraan pemerintah.

“Paling mendominasi adalah pembangunan infrastruktur sebesar 54,36 persen, atau mengalami peningkatan sebesar 7,85 dari tahun 2014. Kemudian transportasi 82,88 persen, mengalami peningkatan sebesar 5,18 persen dari ]2014,” jelasnya .

Sementara itu, untuk pelayanan dasar di Sumatra Barat, mencapai 68,26, ditandai dengan bertambahnya sejumlah apotek, jumlah SMA, kemudahan akses ke rumah sakit serta desa yang ada SMA juga meningkat 19 persen dari 2014.

“Untuk aspek penyelenggaraan pemerintah nagari pada sisi sumberdaya manusia, tingkat pendidikan aparatur nagari lulusan SMA naik 23 persen,” sebutnya.

Menurutnya, seiring waktu berjalan, dengan adanya Dana Desa itu, maka sangat diharapkan tidak ada lagi desa-desa yang berstatus tertinggal di Sumatra Barat. Intinya, meski berjalan perlahan, tapi dampaknya sangat membantu bagi masyarakat yang berada di desa.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatra Barat, Nasrul Abit, mengatakan, persoalan daerah tertinggal di Sumatra Barat secara umum memang ada tiga kabupaten yang memiliki nagari/desa tertinggal, seperti Kabupaten Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, dan Solok Selatan.

“Tiga daerah itu pada umumnya desanya masih berstatus tertinggal. Namun, juga ada beberapa desa di Sumatra Barat lainnya yang berstatus sama, tapi di dalam satu kabupaten itu, hanya terdiri beberapa desa saja. Persoalan pembebasan daerah tertinggal, memang tugasnya Pemprov Sumatra Barat,” tegasnya.

Lepas dari adanya peran Dana Desa, dari Pemprov Sumatra Barat juga terus berupaya menyampaikan ke pemerintah pusat, supaya bisa membantu melakukan pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal di Sumatra Barat ini. Penyebab utama adanya daerah tertinggal ialah infrastruktur yang tidak memadai.

“Adanya dana desa memang sudah lama kita nanti, bahwa dana desa mampu membantu desa, baik dari sisi infrastrukturnya, maupun dari sisi inovasi desa yang dilakukan di setiap desa, dengan adanya dukungan dari dana desa,” sebutnya.

Untuk itu, Nasrul meminta kepada Pemerintah Nagari/Desa di seluruh daerah di Sumatra Barat, supaya benar-benar merealisasikan program kerjanya untuk mendukung infrastruktur desa, kebutuhan desa, dan kegiatan-kegiatan yang berdampak kepada perekonomian masyarakat desa.
“Untuk itu gunanya dana desa, membantu masyarakat desa, supaya memiliki kondisi yang lebih baik dari segi infrastruktur dan yang lainnya. Caranya, mari gunakan dana desa secara tepat sasaran,” imbaunya.

Lihat juga...