Bupati Lamsel Nonaktif Didakwa Pasal Pencucian Uang

Bupati Lampung Selatan Nonaktif, Zainudin Hasan (kemeja putih) -Foto: Dok: CDN

BANDARLAMPUNG – Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mendakwa Bupati Lampung Selatan nonaktif, Zainudin Hasan, dengan pasal tindak pidana pencucian uang serta pasal tindak pidana korupsi.

Di persidangan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang, Bandarlampung, Jaksa Penuntut Umum (JPU), menyebutkan, peran Zainudin Hasan sebagai pengendali atas perkara suap fee proyek infrastruktur di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) di lingkungan Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel), Provinsi Lampung.

“Patut dapat menduga, bahwa harta kekayaan terdakwa tersebut merupakan hasil dari tindak pidana korupsi berkaitan dengan jabatan terdakwa selaku Bupati Lampung Selatan periode 2016-2021, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 131.18-293 Tahun 2016,” kata JPU, Wawan Yunarwanto, di Bandarlampung, Senin (17/12/2018).

Sebelumnya, Zainudin pernah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada tanggal 10 Juli 2013 dan 3 Agustus 2015.

Zainudin juga menyatakan, memiliki penghasilan kekayaan per tahun, di antaranya sebesar Rp1.150.000.000 untuk dua ruko, dua rumah dan satu apartemen.

Di samping itu, Zainudin juga menyatakan pernah memiliki penghasilan profesi per tahun sebesar Rp3.136.000.000 dari perusahaan PD Nadia Tamaraya Group Jakarta, PT Arta Sugih Abadi, PT Mitra Trans Sugih Abadi, konsultan dan jasa profesi.

“Sedangkan untuk penghasilan terdakwa selaku Bupati Lamsel, hanya sebesar Rp1.435.534.325,” kata JPU, menjelaskan dalam dakwaannya.

Pada kurun 2016 sampai dengan Juli 2018, Zainudin selaku Bupati Lampung Selatan telah menerima uang sejumlah Rp72.742.792.145,00 dari dana fee proyek di Dinas PUPR Kabupaten Lamsel, melalui Syahrono, Agus Bhakti Nugroho, Anjar Asmara, Ahmad Bastian dan Rusman Effendi.

Lihat juga...