Catatan Akhir Tahun Formapi, DPR Lembaga Digdaya yang Tidak Berdaya.

Editor: Mahadeva

JAKARTA – Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), selalu mengkritisi kinerja DPR. Lembaga tersebut juga memberikan prediksi-prediksi di setiap awal tahun, dan berakhirnya masa sidang DPR.

Terutama bila dikaitkan dengan tahun politik, dimana sebagian besar anggota DPR, saat ini dari 529 orang, 560 diantaranya kembali mencalonkan diri pada Pemilu 2019. Kali ini Formapi ingin melakukan kilas balik, apakah prediksi FORMAPPI di 2018 mengandung kebenaran atau tidak. Cakupannya meliputi empat aspek, yaitu kinerja pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, dan kinerja kelembagaan.

I Made Leo Wiratma, penanggungjawab fungsi bidang Kelembagaan FORMAPPI mengatakan, DPR jika dilihat dari fungsi legislasi, memiliki langkah-langkah yang bagus. Hal itu terlihat dari target prioritas, yang menunjukkan semangat membara di awal tahun. DPR selalu menetapkan target Prolegnas lebih dari 40 Rancangan Undang-undang (RUU). Sayangnya, rencana yang tampak penuh semangat tersebut, selalu berakhir lesu dan loyo. Selama empat tahun bekerja, DPR baru berhasil mengesahkan 24 RUU prioritas. Rata-rata, hanya ada enam RUU prioritas yang disahkan setiap tahunnya.

“Total RUU yang disahkan DPR selama empat tahun berjumlah 68 RUU, dengan rincian 24 RUU prioritas, ditambah 44 RUU kumulatif terbuka. Capaian rendah DPR dalam menghasilkan UU prioritas membuktikan, adanya pengabaian makna istilah skala prioritas dalam UU tersebut,” ujar Leo, Jum’at (21/12/2018).

Rendahnya capaian prolegnas disebabkan kebiasaan DPR yang suka melakukan perpanjangan waktu pembahasan RUU tertentu. Keputusan tersebut tidak banyak disertai dengan penyampaian alasan yang mendasar. DPR juga cenderung tidak konsisten, dalam memutuskan perpanjangan waktu pembahasan RUU tertentu. “Pembahasan RUU cenderung tidak konsisten, ada RUU yang sudah diperpanjang pada masa sidang (MS) sebelumnya, tetapi tidak diperpanjang lagi pada masa sidang berikutnya, lalu malah diperpanjang lagi pada MS selanjutnya,” tandasnya.

Dilihat dari kinerja fungsi anggaran, DPR tidak dapat berbuat banyak, terhadap usulan yang disampikan pemerintah. DPRD cenderung mengiyakan sepenuhnya. Jarang muncul pikiran-pikiran kritis, sebagai lembaga pengawasan, dalam penyusunan dan pembahasan APBN. Proses pengesahan disebutnya, cenderung berjalan mulus. Hal itu diyakini, bukan karena DPR tidak paham persoalan, tetapi lebih pada sikap kompromistis, atau saling tahu sama tahu, untuk tujuan tertentu.

“Selain tidak kritis dan tidak peka, DPR juga lebih mementingkan anggaran untuk dirinya sendiri. Itu dilihat dari perjuangannya meningkatkan anggaran DPR di APBN 2019, dimana DPR mengajukan kenaikan anggaran secara signifikan, dari Rp5.7 triliun menjadi Rp7,7 triliun, meskipun pemerintah tetap memberikan anggaran Rp5,7 triliun,” tuturnya.

Lihat juga...