Catatan Akhir Tahun Formapi, DPR Lembaga Digdaya yang Tidak Berdaya.

Editor: Mahadeva

244

JAKARTA – Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), selalu mengkritisi kinerja DPR. Lembaga tersebut juga memberikan prediksi-prediksi di setiap awal tahun, dan berakhirnya masa sidang DPR.

Terutama bila dikaitkan dengan tahun politik, dimana sebagian besar anggota DPR, saat ini dari 529 orang, 560 diantaranya kembali mencalonkan diri pada Pemilu 2019. Kali ini Formapi ingin melakukan kilas balik, apakah prediksi FORMAPPI di 2018 mengandung kebenaran atau tidak. Cakupannya meliputi empat aspek, yaitu kinerja pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, dan kinerja kelembagaan.

I Made Leo Wiratma, penanggungjawab fungsi bidang Kelembagaan FORMAPPI mengatakan, DPR jika dilihat dari fungsi legislasi, memiliki langkah-langkah yang bagus. Hal itu terlihat dari target prioritas, yang menunjukkan semangat membara di awal tahun. DPR selalu menetapkan target Prolegnas lebih dari 40 Rancangan Undang-undang (RUU). Sayangnya, rencana yang tampak penuh semangat tersebut, selalu berakhir lesu dan loyo. Selama empat tahun bekerja, DPR baru berhasil mengesahkan 24 RUU prioritas. Rata-rata, hanya ada enam RUU prioritas yang disahkan setiap tahunnya.

“Total RUU yang disahkan DPR selama empat tahun berjumlah 68 RUU, dengan rincian 24 RUU prioritas, ditambah 44 RUU kumulatif terbuka. Capaian rendah DPR dalam menghasilkan UU prioritas membuktikan, adanya pengabaian makna istilah skala prioritas dalam UU tersebut,” ujar Leo, Jum’at (21/12/2018).

Rendahnya capaian prolegnas disebabkan kebiasaan DPR yang suka melakukan perpanjangan waktu pembahasan RUU tertentu. Keputusan tersebut tidak banyak disertai dengan penyampaian alasan yang mendasar. DPR juga cenderung tidak konsisten, dalam memutuskan perpanjangan waktu pembahasan RUU tertentu. “Pembahasan RUU cenderung tidak konsisten, ada RUU yang sudah diperpanjang pada masa sidang (MS) sebelumnya, tetapi tidak diperpanjang lagi pada masa sidang berikutnya, lalu malah diperpanjang lagi pada MS selanjutnya,” tandasnya.

Dilihat dari kinerja fungsi anggaran, DPR tidak dapat berbuat banyak, terhadap usulan yang disampikan pemerintah. DPRD cenderung mengiyakan sepenuhnya. Jarang muncul pikiran-pikiran kritis, sebagai lembaga pengawasan, dalam penyusunan dan pembahasan APBN. Proses pengesahan disebutnya, cenderung berjalan mulus. Hal itu diyakini, bukan karena DPR tidak paham persoalan, tetapi lebih pada sikap kompromistis, atau saling tahu sama tahu, untuk tujuan tertentu.

“Selain tidak kritis dan tidak peka, DPR juga lebih mementingkan anggaran untuk dirinya sendiri. Itu dilihat dari perjuangannya meningkatkan anggaran DPR di APBN 2019, dimana DPR mengajukan kenaikan anggaran secara signifikan, dari Rp5.7 triliun menjadi Rp7,7 triliun, meskipun pemerintah tetap memberikan anggaran Rp5,7 triliun,” tuturnya.

Lucius Karus, penanggungjawab Bidang Legislasi FORMAPPI, menambahkan, jika dilihat dari aspek pengawasan, seharusnya DPR menjadi lembaga yang super body atau digdaya. Oleh konstitusi (UUD 1945) dan berbagai produk hukum seperti UU MD3, UU pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara, UU BPK, DPR  diberi wewenang, tugas, dan fungsi pengawasan yang luar biasa kepada pemerintah.

DPR memiliki hak interpelasi, angket, sampai dengan hak menyatakan pendapat, yang hasil akhirnya dapat berupa pemakzulan, jika tidak puas terhadap penjelasan pemerintah. Namun kenyataannya, semua senjata yang diberikan konstitusi dan UU, tidak dipergunakan secara maksimal. “Justru DPR tampak lebih trampil dalam membentengi diri dan memenuhi kepentingan DPR sebagai lembaga dan anggotanya, ketimbang menjadi representasi rakyat,” tandasnya.

Selama 2018, begitu banyak persoalan dan kasus-kasus luar biasa, yang terjadi di negeri ini. Seperti masalah beras, yaitu harga tinggi dan impor. Masalah gizi buruk dan wabah penyakit di kabupaten Asmat Papua, kecelakaan pekerja pada pembangunan infrastruktur, serta penganiayaan pada tokoh-tokoh agama, gempa bumi.

Dilihat dari aspek kelembagaan, Formappi sudah memprediksi Ketua DPR tidak akan mampu mengangkat kinerja DPR secara signifikan dalam setahun ini. Telah terkonfirmasi, dimana DPR tetap saja sama seperti kondisi sebelumnya. Kinerja DPR berjalan begitu saja,  menggelinding (business as usual), tanpa gaung yang membuat publik merasakan, bahwa kepentingan rakyat benar-benar menjadi ajang perjuangan wakil rakyat.

Pimpinan DPR sebetulnya dapat mengarahkan lembaganya ke arah yang lebih baik, apabila mau menerapkan manajemen yang efektif, meningkatkan disiplin anggota, termasuk pimpinan. Konsisten pada apa yang telah direncanakan, dan di agendakan, serta kembali pada amanah dasar, yakni menjadi wakil rakyat yang sesungguhnya.

Seperti yang telah disebutkan, fungsi DPR adalah melakukan kontrol atau pengawasan. Jika pengawasan ini berfungsi dengan baik, maka hasilnya memiliki bobot dan daya tekan yang signifikan. Dan dampaknya, tentu pemerintah mau lebih mendengar suara DPR. Formappi menyimpulkan, dalam melaksanakan fungsi legislasi di 2018, DPR tidak mampu memenuhi janjinya sendiri, untuk menyelesaikan target prolegnas prioritas. Dalam melaksanakan fungsi anggaran, DPR tidak pernah kritis menghadapi usulan anggaran yang di ajukan pemerintah.

Dalam fungsi pengawasan, DPR tidak mampu mengkritisi dan menindaklanjuti, temuan kerugian negara, yang telah disampaikan oleh BPK. Dan kepemimpinan DPR yang seharusnya mampu menjadi lokomotif penarik kinerja DPR, tidak terwujud. “Dengan fakta yang ada, Formappi berharap agar masyarakat tidak salah memilih calon anggota legislatif, kenapa demikian, karena jika sampai mereka kembali duduk di DPR, dan bukan wajah baru, tentunya kejadian di 2014  hingga 2019, akan kembali terulang di 2019 hingga 2024. Tidak akan ada perubahan, jika DPR kembali di isi wajah-wajah lama, yang tidak terlihat gregetnya sama sekali,” pungkas Lucius.

Lihat juga...