Catatan Akhir Tahun Sikka, Perdebatan Pengesahan RAPBD 2019 (I)

Editor: Mahadeva

787

MAUMERE – Rapat paripurna penetapan RAPBD 2019 kabupaten Sikka, diwarnai perdebatan dan tarik ulur, antara pemerintah daerah dalam hal ini Bupati Sikka dan DPRD Sikka. Rapat yang semula dijadwalkan berlangsung Rabu (19/12/2018) belum mencapai titik temu. Rapat paripurna akhirnya ditunda. Tim pemerintah dan DPRD, harus bertolak ke Kupang, konsultasi dengan Biro Hukum Setda NTT.

Rapat konsultasi kedua dilaksanakan pada 24 Desember 2018, di ruang Ketua DPRD Sikka. Rapat tersebut, akhirnya juga tidak menemukan kata sepakat. Dan RAPBD-pun terancam tidak ditetapkan. Apakah yang menjadi permasalahan sehingga penetapan RAPBD kabupaten Sikka sempat terkatung-katung dan menuai banyak polemik di masyarakat?

Bupati Sikka Fransiskus Roberto Diogo. Foto : Ebed de Rosary

Bupati Sikka, Fransiskus Roberto Diogo, pada Kamis (20/12/2018), membeberkan apa yang terjadi. Menurutnya, pangkal permasalahan terletak kepada masalah teknis, soal tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi, bagi anggota DPRD Sikka. Survei harga pasar sudah dilakukan oleh bagian ekonomi Sekretariat Daerah Sikka. Sudah dilakukan beberapa kali survei. Harga sewa rumah termahal di Kabupaten Sikka, pertahun Rp75 juta atau perbulan Rp6,25 juta.

Dengan harga tersebut, rumah yang disewa sudah tergolong rumah mewah. “Pemerintah secara teknis sudah bekerja betul, dan melalui survei harga pasar dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.18 tahun 2017, tentang keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota DPRD. Makanya tunjangan perumahan diusulkan Rp6,25 juta per bulan,” ungkapnya.

Untuk tunjangan transportasi, Roby menyebut, pemerintah mengusulkan sebesar Rp9 juta per bulan. Ini sesuai pasal 17 PP No.18/2018, yang mengatakan, hak DPRD dibayar berdasarkan prinsip kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan standar harga setempat yang berlaku. Namun, anggota DPRD Kabupaten Sikka, merasa angka yang diusulkan tersebut masih sangat kecil. Mereka menuntut nilainya sama seperti di 2017 yang lalu, sebsar Rp10 juta perbulan untuk untuk tunjangan perumahan.

“Dengan angka Rp10 juta per bulan, kita melihat kembali pada Perbub yang lama, berati ada kesalahan, yaitu ini sudah terindikasi mark up. Hasil survei di 2017 lalu, hasilnya Rp6 juta, tetapi anggota DPRD kabupaten Sikka menetapkan Rp10 juta,” terangnya.

Bupati Mengaku Dipaksa

Permasalahan terus bergulir. Kedua pihak, baik DPRD maupun Pemkab Sikka, tetap membangun komunikasi, namun tetap tidak ada titik temu. Rakyat pun mengeluarkan pernyataan beragam. Saat dialog bersama wartawan di rumah jabatan, Bupati Sikka tetap bersikukuh, mengajukan uang tunjangan perumahan bagi anggota DPRD Sikka sebesar Rp6,25 juta per bulan dan tunjangan transportasi sebesar Rp9 juta per bulan.

Sedangkan DPRD Sikka, mengajukan Rp10 juta untuk tunjangan perumahan dan Rp12,5 juta untuk tunjangan transportasi per anggota, per bulannya. DPRD Sikka menggunakan Perbup No.35 dan Perbup No.45/2017, sementara bupati berpatokan pada Perbup No.33/2018. “Kalau berdasarkan Perbup lama terjadi mark up karena dari Rp6 juta ke Rp10 juta, dengan dasarnya risalah DPRD. Jadi ini merupakan persekongkolan untuk menetapkan dana sebesar Rp10 juta tersebut,” tegas Bupati Sikka.

Roby mengakui, dirinya mau dipaksa untuk menandatangani Perbub dengan angka Rp10 juta, berdasarkan persekongkolan bukan disesuaikan survei harga pasar. Kalau berdasarkan survei, maka harga sewa rumah perbulannya cuma Rp6,25 juta.

Kalaupun APBD tidak disetujui, Roby mengaku tidak akan mempermasalahkannya. Menurutnya, lebih baik menunggu 60 hari, dari pada harus masuk penjara. Anggota DPRD Sikka menjanjikan sampai 31 Desember 2018, untuk ditetapkan APBD, dan kalau tidak ditetapkan, berati ada konsekuensi hukum. “Jadi kita sebagai kepala daerah harus bisa menjaga kekayaan dan aset serta kepentingan masyarakat banyak. Sikap saya jelas, soal tunjangan perumahan dan transportasi untuk anggota DPRD kabupaten Sikka 2019 kemahalan,” tuturnya. (Bersambung)

Baca Juga
Lihat juga...