hut

Catatan Akhir Tahun Sikka, Perdebatan Pengesahan RAPBD 2019 (II)

Editor: Mahadeva

MAUMERE – Usai rapat paripurna penetapan RAPBD 2019 Kabupaten Sikka, Pimpinan DPRD mengundang media, untuk menjelaskan permasalahan sebenarnya mengenai pembahasan RAPBD 2019.

Ketua DPRD Sikka, Gregorius Nago Bapa, menjelaskan, Raperda APBD 2019 baru diajukan pemerintah Kabupaten Sikka pada 19 November 2019. Dewan membahas RAPBD berdasarkan UU No.23/2014, tentang Pemerintahan Daerah, dan Permendagri No.28/2018, tentang Pedoman Penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2019.

“Didalam kedua aturan tersebut dikatakan, pemerintah dalam mengajukan rancangan RAPBD, harus menyertakan dokumen pendukung, yakni PPAS dan Peraturan Bupati, tentang Standar Harga Satuan Barang dan Biaya Tahun Anggaran 2019,” jelas Gregorius Nago.

Dalam kenyataannya, Pemkab Sikka, di bawah kendali Bupati Fransiskus Roberto Diogo, tidak menyertakan dokumen Perbup Standar Harga Satuan Barang dan Biaya Tahun Angggaran 2019. Pada pembahasan di rapat komisi dan di Badan Anggaran, DPRD Sikka sudah mempertanyakan kepada pemerintah dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD), mengenai dokumen tersebut.

“Sekda selaku Ketua TPAD menyatakan, rancangan Perbup yang baru, masih di meja bupati. Secara substansi, tidak ada perubahan di dalam Perbup tersebut,” tegas Gregorius Nago.

Gregorius Nago menyebut, Sekda menyampaikan, perubahan yang terjadi hanya pada Pos Perjalanan Dinas, khususnya Penginapan dan Pos Belanja Makan dan Minum. Anggaran yang sedang disusun sudah termuat dalam PPAS Tahun Anggaran 2019 yang sudah ditetapkan bersama. Atas dasar penyampaian tersebut, dan rasa saling percaya dalam kemitraan bersama, maka Banggar DPRD Sikka bersama TAPD bersepakat, melanjutkan pembahasan RAPBD 2019.

“Dari 12 Desember sampai 15 Desember 2018, Banggar DPRD Sikka bersama TPAD melakukan asistensi RAPBD ke provinsi, dan catatan hasil asistensi sudah diberikan oleh tim provinsi,” jelasnya.

Saat rapat sinkronisasi antara Banggar DPRD dan TPAD pada 17 Desember, Sekda menyampaikan Perbup No.33/2018, tentang Standar Harga Satuan Barang tahun 2019 sudah ditetapkan Bupati Sikka. Didalam Perbup itu ditemukan perbedaan atau perubahan angka, untuk standar harga dengan RAPBD 2019 yang sudah diasistensi dan disetujui oleh gubernur NTT. Hal itulah, yang menyebabkan penafsiran antara Banggar DPRD dan TAPD menjadi berbeda.

“Dengan kondisi tersebut, bupati mengusulkan rapat konsultasi Banggar DPRD. Rapat dilakukan 18 Desember 2018 melibatkan pimpinan DPRD, Banggar serta bupati dan tim dari pemerintah. Bupati saat rapat tidak setuju dengan banggar dan diusulkan konsultasi ke Kupang. Hasil konsultasi itu yang jadi dasar pertimbangan utnuk ditindaklanjuti,” ungkapnya.

Dua Opsi

Berdasarkan usulan Bupati Sikka, Pimpinan DPRD Sikka dan anggota Banggar DPRD, serta tim dari pemerintah melakukan konsultasi ke Biro Hukum Setda provinsi NTT, pada 19 Desember 2019, dan diperoleh dua opsi.

Opsi pertama, bila Bupati Sikka tetap menerapkan Perbup yang baru, maka RAPBD 2019 dikembalikan ke TPAD untuk diproses dan dibahas ulang. Opsi kedua, bila RAPBD mau ditetapkan, maka Perbup baru harus menyesuaikan dengan satuan belanja yang sudah dibahas dan disetujui oleh tim asistensi provinsi NTT dengan penetapan SK Gubernur NTT.

Rapat konsultasi kedua pada 24 Desember 2018, berlangsung di ruang ketua DPRD,  tidak menemukan titik temu. Bupati tetap tidak setuju dengan hasil konsultasi, dan tetap ingin mengambil kebijakan lain. Kedua pihak sepakat, rapat akan dilanjutkan pada 28 Desember. Tetapi, pada waktu tersebut, tidak ada pemberitahuan atau informasi lanjutan dari pemerintah. Ini membuat DPRD berinisiatif mengundang TPAD untuk melakukan sinkronisasi anggaran memproses penetapan APBD tahun anggaran 2019.

“Jadi tidak benar pernyataan bupati dan opini masyarakat yang mengatakan DPRD tidak berpihak kepada masyarakat dan hanya memikirkan kepentingan pribadi. Saudara bupati selaku pimpinan dan tokoh kabupaten ini, agar menjaga pernyataan supaya tidak menimbulkan kegaduhan, keresahan dan menimbulkan opini negatif terhadap lembaga DPRD,” tegas Us. (Bersambung)

Lihat juga...