Catatan Akhir Tahun Sikka, Perdebatan Pengesahan RAPBD 2019 (II)

Editor: Mahadeva

MAUMERE – Usai rapat paripurna penetapan RAPBD 2019 Kabupaten Sikka, Pimpinan DPRD mengundang media, untuk menjelaskan permasalahan sebenarnya mengenai pembahasan RAPBD 2019.

Ketua DPRD Sikka, Gregorius Nago Bapa, menjelaskan, Raperda APBD 2019 baru diajukan pemerintah Kabupaten Sikka pada 19 November 2019. Dewan membahas RAPBD berdasarkan UU No.23/2014, tentang Pemerintahan Daerah, dan Permendagri No.28/2018, tentang Pedoman Penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2019.

“Didalam kedua aturan tersebut dikatakan, pemerintah dalam mengajukan rancangan RAPBD, harus menyertakan dokumen pendukung, yakni PPAS dan Peraturan Bupati, tentang Standar Harga Satuan Barang dan Biaya Tahun Anggaran 2019,” jelas Gregorius Nago.

Dalam kenyataannya, Pemkab Sikka, di bawah kendali Bupati Fransiskus Roberto Diogo, tidak menyertakan dokumen Perbup Standar Harga Satuan Barang dan Biaya Tahun Angggaran 2019. Pada pembahasan di rapat komisi dan di Badan Anggaran, DPRD Sikka sudah mempertanyakan kepada pemerintah dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD), mengenai dokumen tersebut.

“Sekda selaku Ketua TPAD menyatakan, rancangan Perbup yang baru, masih di meja bupati. Secara substansi, tidak ada perubahan di dalam Perbup tersebut,” tegas Gregorius Nago.

Gregorius Nago menyebut, Sekda menyampaikan, perubahan yang terjadi hanya pada Pos Perjalanan Dinas, khususnya Penginapan dan Pos Belanja Makan dan Minum. Anggaran yang sedang disusun sudah termuat dalam PPAS Tahun Anggaran 2019 yang sudah ditetapkan bersama. Atas dasar penyampaian tersebut, dan rasa saling percaya dalam kemitraan bersama, maka Banggar DPRD Sikka bersama TAPD bersepakat, melanjutkan pembahasan RAPBD 2019.

“Dari 12 Desember sampai 15 Desember 2018, Banggar DPRD Sikka bersama TPAD melakukan asistensi RAPBD ke provinsi, dan catatan hasil asistensi sudah diberikan oleh tim provinsi,” jelasnya.

Lihat juga...