Catatan Akhir Tahun Sikka, Perdebatan RAPBD 2019 (III-Tamat)

Editor: Mahadeva

357

MAUMERE –  Penantian panjang warga Kabupaten Sikka mengenai pengesahan APBD 2019 terjawab. Dalam rapat paripurna DPRD Sikka, delapan fraksi menyetujui pengesahan RAPBD 2019 menjadi APBD 2019. Delapan fraksi tersebut adalah, fraksi Partai Golkar, PDI Perjuangan, Gerindra, Hanura, Demokrat, PAN, PKPI dan Nasdem. Semua fraksi menyetujui RAPBD Sikka 2019 ditetapkan menjadi APBD Sikka 2019.

Bupati Sikka, Fransiskus Roberto Diogo, usai penetapan APBD mengatakan, pemerintah tetap berpatokan pada Perbup No.33/2018, dimana uang tunjangan perumahan bagi anggota DPRD Sikka diusulkan Rp6,25 juta per bulan, dan uang tunjangan transportasi tetap Rp9 juta per bulan. “Mereka menerima tetapi disarankan untuk disurvei kembali dan saran ini kami terima. DPRD minta survei dilakukan tim independen atau tim apraisal dan ini juga kami terima,” ungkapnya.

Survei menurut Roby, merupakan kewenangan bupati. Tentunya dengan mempertimbangan aspek kemampuan keuangan daerah, serta aspek kepatutan dan kewajaran. Tidak hanya berdasarkan perhitungan rasionalitas. Roby menyebut, ada aspek lain, dalam hal ini aspek sosial budaya, yang nilainya jauh lebih tinggi. Dalam permasalahan tersebut, kepekaan terhadap situasi itu jauh lebih penting.

Bupati Sikka Fransiskus Roberto Diogo. Foto : Ebed de Rosary

Gregorius Nago Bapa, Ketua DPRD Sikka, dalam konferensi pers usai rapat paripurna, mengatakan, APBD yang ditetapkan sesuai dengan proses yang telah dilakukan sejak awal. Yaitu mengacu Perbup No35/2017, tentang Standar Harga dan Satuan Barang dan Biaya 2018, dan Perbup No,45/2017, tentang Perubahan atas Perbup 35 Tahun 2017.

Dengan demikian, besaran tunjangan perumahan Rp10 juta per bulan dan tunjangan transportasi Rp12,5 juta perbulan per anggota. Kalau pernyataan bupati berbeda silahkan ditanyakan lagi ke beliau. “Yang DPRD sepakati untuk disetujui tadi APBD-nya menggunakan Perbup 35 dan Perbup 45 tahun 2017. Mekanisme pelaksanaannya, kami serahkan ke pemerintah mau menggunakan Perbup yang mana, karena itu kewenangan pemerintah bukan DPRD,” tegasnya.

DPRD, tetap berkomitmen menggunakan Perbup 35 dan 45, seperti yang disampaikan pemerintah. Sampai selesai pembahasan tidak ada Perbup baru, dan DPRD menerima Perbup baru pada 12 Desember, saat asistensi di Kupang. “Jadi kami tidak pernah tahu ada Perbup nomor 33 tahun 2018 itu. Idealnya pemerintah harus mengajukan RAPBD paling lambat September, dan Perbup baru harus sudah ada,’ sebutnya.

Ketua DPRD Sikka Gregorius Nago Bapa (kiri) bersama wakil ketua DPRD Sikka Sufriyance Merison Botu.Foto : Ebed de Rosary

Wakil Ketua DPRD Sikka, Sufriyance Merison Botu, menyebut, soal penetapan APBD saat sinkronisasi semua anggota DPRD dengan pikiran yang sama. Semua sepakat bahwa penatapan APBD menggunakan Perbup 35 dan Perbup 45 tahun 2017. Hasilnya, diserahkan kembali kepada TPAD, untuk berkordiansi dengan pemerintah. Saat sinkronisasi, Ketua TPAD menyampaikan, Bupati Sikka setuju APBD ditetapkan menggunakan Perbup 35 dan Perbup 45 tahun 2017.

“Kalau hari ini pernyataan bupati Sikka beda, DPRD secara lembaga mempertanyakan komitmen dan integritas seorang pemimpin daerah. Jangan sampai benar yang dikatakan orang bahwa omong lain buat lain sedang terjadi,” tegasnya.

Donatus David, menambahkan, yang menjadi polemik di masyarakat, hanya dilihat tunjangan perumahan dan transportasi bagi 32 anggota DPRD Sikka. Sebenarnya, landasan soal RAPBD tersebut, Perbup tentang standar satuan harga. “Di dalam perbup tersebut, terdapat point tentang belanja barang dan harga, untuk kepentingan masyarakat banyak. Jadi banyak item yang dimuat bukan hanya tunjangan untuk DPRD saja,” ungkapnya.

Dengan adanya dua pemahaman ini, kubu DPRD Sikka maupun pemerintah, dalam hal ini Bupati Sikka, dan masyarakat masih bertanya-tanya, Perbup mana yang akan dijalankan pemerintah dalam APBD 2019?. (Selesai)

Baca Juga
Lihat juga...