Cina Diminta Perlakukan Etnis Uighur dengan Baik

Editor: Mahadeva WS

ki-ka: Sekertaris Wantim MUI, Noor Hasan dan Ketua Wantim MUI, Din Syamsuddin pada "Muhasabah Kehidupan Umat Akhir Tahun" di Kantor MUI Pusat, Jakarta, Rabu (26/12/2018) sore. Foto : Sri Sugiarti

JAKARTA – Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantim MUI), sangat prihatin dengan peristiwa penindasan terhadap etnis Uighur, yang mayoritas merupakan muslim di Provinsi Xinjiang, Cina.

“Kami prihatin atas penindasan terhadap muslim Uighur di Xinjiang, China. Kami mendorong pemerintah RRC untuk memperlakukan etnis Uighur sebagai warga negaranya dengan baik,” kata Ketua Wantim MUI, Din Syamsuddin, pada acara Muhasabah Kehidupan Umat Akhir Tahun, di kantor MUI Pusat, Jakarta, Rabu (26/12/2018).

Berdasar informasi yang didapat Wantim MUI, dari berbagai kalangan dan lembaga internasional serta Kedubes RRC di Jakarta, benar terjadi pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) kepada umat muslim Uighur di Cina.  Berdasarkan informasi tersebut, telah terjadi upaya-upaya atau pendekatan yang bersifat represif terhadap etnis Uighur.  Kondisi tersebut terjadi, karena sebagian memiliki aspirasi memisahkan diri dari Cina. Etnis Uighur, merasa sejarah dan politik berbeda dengan suku bangsa HAN, yang mendiami RRC.

“Tentu Wantim MUI dan masyarakat Indonesia, tidak pada posisi yang ingin menyampuri urusan internal RRC. Namun kami hanya ikut mempersoalkan apa yang terjadi kepada etnis Uighur, khususnya yang beragama Islam,” tandas Din.

Wantim MUI, mengapresiasi sikap dan langkah Pemerintah Indonesia, lewat Kementerian Dalam Negeri (Kemenlu), yang telah memanggil Dubes RRC di Indonesia. Pemanggilan, Untuk menyampaikan aspirasi, khususnya dari kalangan ormas Islam. Sekaligus menyampaikan saran, serta pesan agar penindasan itu dihentikan. Din menegaskan, pihaknya mendorong pemerintah RRC, untuk memperlakukan muslim Uighur dengan baik.

Pemerintah RRC, diminta membuka diri, dan menerima atau mengundang delegasi ormas Islam regional, untuk melakukan pengawasan langsung di Provinsi Xinjiang. Selain itu, diharapkan, ada agenda pertemuan Wamenlu RRC dengan Wantim MUI dan ormas Islam. “Kita sampaikan ke Wamenlu, A.M. Fachir, agar kiranya kunjungan Wamenlu RRC ke Indonesia diadakan di Jakarta bukan di Bali,” tandasnya.

Sekertaris Wantim MUI, Noor Hasan, menambahkan, terkait peristiwa penindasan terhadap muslim Uighur di Cina, pihaknya akan mengirim surat kepada pemerintah RRC, Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Organisasi Kerjasama Islam (OKI). “Mengenai pelanggaran HAM atas muslim Uighur, kami akan kirim surat pada PBB, OKI dan RRC. Surat sudah kami siapkan,” tutupnya.

Lihat juga...