Darmin: Pemerintah Fokus Kualitas SDM Hadapi Industri 4.0

Editor: Koko Triarko

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution -Foto: Agus Nurchaliq

MALANG – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, menyampaikan, saat ini pemerintah tengah fokus meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM) sebagai upaya kesiapan menghadapi revolusi industri 4.0. Termasuk menyiapkan roadmap untuk mendorong pendidikan vokasi, agar nantinya mampu diterima di dunia kerja, terutama dunia industri.

“Saat ini, lulusan vokasi hanya mendapatkan ijazah setelah menyelesaikan pendidikannya, sedangkan pekerjaan belum tentu didapat. Namun ke depan nanti, lulusan vokasi tidak hanya sekadar mendapatkan ijazah, tapi juga punya sertifikat kompetensi yang laku di dunia kerja, dan kita akan bikin standarnya, sehingga standar minimum bisa tercapai,” ujarnya, usai memberikan kuliah umum di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Kamis (13/12/2018).

Menurutnya, peningkatan SDM, khususnya pendidikan dan pelatihan vokasi, sangat diperlukan sebagai bagian dari strategi besar pemerintah untuk mampu bersaing dengan negara lain.

“Peningkatan kualitas SDM sangat diperlukan, karena tanpa SDM yang baik, kita tidak bisa masuk ke industri, dan tanpa industri yang baik, kita tidak bisa memenangkan persaingan dengan bangsa-bangsa lain,” ucapnya.

Sebenarnya, kata Darmin, hal itu bukan merupakan barang baru, karena banyak negara yang sudah lebih dahulu menerapkannya. Nantinya, pendidikan vokasi tidak hanya direvitalisasi, tapi akan dirombak secara besar-besaran, agar lulusan vokasi bisa diterima di berbagai bidang.

“Bagaimana mau bersaing dan mengadakan hal-hal yang baru, sedangkan di negara kita saja, orang yang bekerja itu 50 persen adalah tamatan SD. Karenanya, pendidikan vokasi itu nanti akan ada di berbagai bidang,” sebutnya.

Disampaikan Darmin, sekarang ini yang perlu dirombak dari pendidikan vokasi, adalah struktur belajar mengajar dan struktur kurikulumnya. Karena saat ini terlalu banyak pelajaran yang sifatnya normatif dan adaptif, sedangkan yang sifatnya teknis produktif masih kurang.

“Setelah kurikulum dirombak, kualitas pengajar juga perlu ditingkatkan melalui pelatihan,” terangnya.

Selanjutnya adalah mengikutsertakan industri di dalamnya. Karena pendidikan model ini tidak bisa hanya pendidikan di kelas saja, tetapi juga butuh praktik dan harus ada magang di dunia industri.

Agar dunia industri mau ikut terlibat dalam pendidikan vokasi, pemerintah menyediakan fasilitas penggantian biaya dalam bentuk pengurangan pajak, atau yang biasa disebut super deduction.

“Jangan nanti dunia industri justru merasa terbebani. Untuk itu, pemerintah memberikan  fasilitas yang disebut dengan super deduction. Asalkan mereka memberikan bantuan atau melaksanakan pendidikan, berapa pun biayanya akan kita ganti berupa pemotongan pajak hingga 200 persen. Kalau dia mengeluarkan 10 juta, kita ganti 20 juta,” pungkasnya.

Lihat juga...