Dialog Lintas Iman Hasilkan Lima Rumusan Risalah

Editor: Satmoko Budi Santoso

257

JAKARTA – Kementerian Agama bersama tokoh agama dan lintas budaya menyoroti fenomena ekstremisme beragama di masyarakat Indonesia.

Para tokoh agama dan budayawan itu menghasilkan ‘Risalah Jakarta’ yang salah satunya meminta pemerintah merevisi UU Nomor 5 Tahun 1969 mengenai pemberlakukan UU PNPS No 1 tentang Pencegahan Penyalahgunaan atau Penodaan Agama.

Risalah itu membahas tiga tema pokok yakni konservatisme, relasi agama dan negara serta beragama di era disrupsi.

“Pertama, konservatisme sebagai karakter dasar agama, tidak bermasalah. Sejauh dipahami sebagai usaha merawat ajaran dan tradisi keagamaan. Tetapi, konservatisme dapat menjadi ancaman serius ketika berubah menjadi eksklusivisme dan ekstremisme agama, dan menjadi alat bagi kepentingan politik,” ucap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD di Hotel Discovery, Jakarta Utara, Sabtu (29/12/2018).

Menurut Mahfud, eksklusivisme dan ekstremisme agama justru menjauhkan peran utama agama yang bukan hanya panduan moral spiritual, bahkan menjadi sumber kreasi dan inspirasi kebudayaan.

Kemudian yang kedua, Risalah Jakarta menyebutkan, konservatisme yang mengarah pada eksklusivisme dan ekstrimisme beragama seringkali dipicu faktor-faktor yang tidak selalu bersifat keagamaan. Melainkan rasa tidak aman akibat ketidakadilan (politik maupun ekonomi), formalisme hukum, politisasi agama, dan cara berkebudayaan. Seperti pertarungan pada ranah kebudayaan menjadi pertarungan strategis.

“Karena itu, agama tidak dapat dilepaskan dari kebudayaan,” ujarnya.

Ketiga, era disrupsi, lanjut Mahfud, membawa perubahan dalam kehidupan beragama di Indonesia. Ekses era disrupsi telah menciptakan dislokasi intelektual dan kultural, serta mendorong eksklusif maupun penguatan identitas kelompok.

“Teknologi informasi dan komunikasi sebagai media disruptif menjadi pengubah permainan karena membawa budaya baru yang serba instan,” tuturnya.

Keempat, eksklusivime dan ekstremisme beragama menjadi alasan beberapa kelompok untuk memperjuangkan ideologi agama sebagai ideologi negara.

Menurut Mahfud, formalisasi agama dalam kebijakan negara juga menguat di berbagai daerah, atau dalam kebijakan yang mengatur pelayanan publik dan kewargaan. Bahkan menciptakan kegamangan atas hukum positif yang berlaku semisal dalam isu-isu terkait keluarga dan perempuan.

“Relasi kuasa politis yang di Indonesia muncul dalam paradigma mayoritas minoritas, menjadi alasan untuk mempengaruhi kebijakan negara,” ujarnya.

Terakhir atau kelima, untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, Mahfud mengatakan bahwa peserta dialog telah merumuskan beberapa strategi berikut ini.

“Strategi pertama, pemerintah mengambil langkah-langkah konkret untuk memimpin gerakan penguatan keberagamaan yang moderat sebagai arus utama. Agama perlu dikembalikan kepada perannya sebagai panduan spiritualitas dan moral, bukan hanya pada aspek ritual dan formal. Apalagi yang bersifat eksklusif baik pada ranah masyarakat maupun negara,” jelasnya.

Selain itu pemerintah juga perlu mengambil langkah-langkah konkret untuk menghapus atau membatasi regulasi dan kebijakan yang menumbuhsuburkan eksklusivisme dan ekstremisme beragama dan perilaku diskriminatif dalam kehidupan beragama.

Antara lain mendorong pembentukan Undang-undang nomor 5 tahun 1969 tentang Pemberlakuan PNPS No 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama sesuai dengan Putusan MK.

“Strategi ketiga, mengembangkan strategi komunikasi berbangsa agar terhindar dari kegagapan menghadapi era disrupsi dan membangun gerakan kebudayaan untuk memperkuat akal sehat kolektif. Diperlukan langkah-langkah menerjemahkan materi atau muatan yang fundamental dari tokoh agama, budayawan dan akademisi. Menjadi konten dan sajian yang lebih mudah dipahami generasi muda tanpa kehilangan bobot isinya,” paparnya.

Pemerintah, khususnya Kementerian Agama, perlu mengambil langkah-langkah aktif, untuk memfasilitasi ruang-ruang perjumpaan antarkelompok masyarakat, untuk memperkuat nilai-nilai inklusif dan toleransi, misalnya dalam bentuk dialog lintas iman, khususnya di kalangan generasi muda.

Di strategi kelima tokoh-tokoh agama lebih aktif dalam memandu umat untuk menjalankan agama dan keyakinan yang terbuka, berlandaskan nilai-nilai hakiki agama sebagai panduan spiritual dan moral, bahkan sebagai sumber kreasi dan inspirasi kehidupan.

“Risalah Jakarta ini merupakan sumbangsih Forum Dialog Refleksi dan Proyeksi Kehidupan Beragama di Indonesia 2018 kepada masyarakat dan Negara Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati upaya luhur kita untuk memperkaya dan memperkuat peradaban bangsa ini,” harap Mahfud.

Mendengar risalah tersebut, Kementerian Agama (Kemenag) yang diwakili Sekjen Kemenag, Mohamad Nur Kholis Setiawan mengatakan, pihaknya akan serius menjalankan saran di atas demi menata kehidupan dan kerukunan.

“Kementerian Agama akan terus berusaha untuk memberikan pelayanan pendidikan moderasi beragama, serta jaminan dan perlindungan kehidupan umat beragama, sesuai regulasi yang ada,” ucap Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin yang diwakili oleh Sekjen Kemenag, Nur Kholis.

Pihak Kemenag juga berjanji akan menyediakan fasilitas dan akses program untuk para tokoh agama dan akademisi yang memiliki keluasan. Program ini bertujuan memberikan pencerahan nilai moral dan spritual agama melalui jalur kebudayaan.

“Menyediakan fasilitas dan akses program agar mereka yang dianggap memiliki keluasaan pengetahuan dan otoritas keagamaan dapat terus hadir di ruang-ruang publik dan di dunia digital, untuk memberikan pencerahan nilai-nilai moral dan spiritual agama melalui jalur-jalur kebudayaan,” ujarnya.

Terakhir, Lukman meminta kepada semua pihak untuk menghindari perilaku ekstrem dan eksklusif dalam beragama. Dia meminta agar semua pihak saling santun, mengayomi, dan adil.

“Kepada semua pihak untuk senantiasa menghindari perilaku ekstrem dan eksklusif dalam beragama, serta mengedepankan keteladanan moderasi beragama yang mengayomi, santun, adil, berimbang, serta saling menghargai satu pandangan dengan pandangan lain,” pungkasnya.

Dalam acara ini, tokoh agama, lintas budaya, hingga akademisi yang di antaranya adalah Mahfud MD, cendekiawan Islam Komarudin Hidayat, putri bungsu Gus Dur Isnaya Nur Wahid, budayawan Sujiwo Tedjo, Romo Benny, Arie Kriting. Diskusi mengenai isu terkini tentang beragama ini berlangsung selama dua hari, sejak Jumat (28/12) hingga hari ini (29/12) di Hotel Discovery Ancol, Jakarta Utara.

Baca Juga
Lihat juga...