Digitalisasi Dorong Ekspansi Pelaku Usaha Kecil

Wapres RI, Jusuf Kalla - Dok. CDN
JAKARTA – Pemerintah Indonesia, mendorong pengembangan ekonomi digital dengan memanfaatkan perkembangan teknologi untuk pertumbuhan yang melibatkan semua pihak, dan pembangunan berkelanjutan.
“Era digital telah mengubah hidup kita, sehingga kita harus memastikan semua manfat era digital ini dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat,” kata Wapres Jusuf Kalla, di hadapan para pemimpin G20 di Buenos Aires, Argentina, Sabtu (1/12/2018).
Perekonomian digital menjadi salah satu masalah yang dibawa Indonesia di KTT G20, sebagai model bisnis inovatif untuk mendorong pembangunan ekonomi di negara-negara dengan perekonomian besar di dunia.
Inovasi teknologi di bidang ekonomi tersebut, lanjut JK, antara lain dapat mendorong pemerataan ekonomi, penciptaan lapangan pekerjaan dan perluasan inklusif keuangan.
Sebelumnya, dalam konferensi pers di Argentina, Wapres mengatakan, digitalisasi di bidang perekonomian dapat mendorong pengusaha-pengusaha lokal Indonesia untuk mengembangkan ekspansi penjualan produk mereka hingga ke luar negeri.
“Jadi begini, digitalisasi ini sebenarnya memberikan dampak positif bagi orang-orang dari daerah, yang selama ini tidak mengenal ekspor ke mana dia bisa (menjual produknya),” kata Wapres Jusuf Kalla, melalui konferensi pers lewat video di sela-sela kunjungannya ke Argentina, Kamis sore waktu setempat.
Namun, lanjut Wapres, digitalisasi perdagangan tersebut belum memiliki kebijakan peraturan yang cukup adil bagi para pelaku usaha lokal, karena wadah penjualannya didominasi oleh marketplace tertentu.
“Digitalisasi ini di samping memeratakan (perekonomian) karena orang-orang dari kampung, UMKM itu, dapat memajukan ekspornya; tapi platformnya itu dimonopoli oleh Amazon, dimonopoli oleh Alibaba, ada konglomerasi yang sangat besar,” jelas Wapres.
Karena itu, Indonesia juga mendorong adanya kebijakan yang adil bagi para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di tengah berkembangnya ekonomi digital tersebut.
Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, dalam kesempatan yang sama, mengatakan persoalan yang sering dihadapi negara-negara G20 dalam hal ekonomi digital adalah terkait koefisien gini atau gini rasio.
Rudiantara menjelaskan, pada rapat tingkat menteri, para menteri di bidang sosial dan ekonomi dari negara-negara G20 sepakat untuk mengupayakan penurunan gini rasio (alat pengukur derajat ketidak-merataan distribusi penduduk).
“Dengan ekonomi digital, ada tiga yang Indonesia address; pertama work force digitalization, karena kita punya contohnya kebetulan di Indonesia, kedua sharing ekonomi, ketiga financial inclution atau inklusi keuangan. Tiga itu yang kita dorong,” ujar Rudiantara. (Ant)
Lihat juga...