DJSN: Pemerintah Harus Serius Jalankan UU SJSN

BOGOR— Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) mengatakan pemerintah harus serius menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional atau SJSN.

“Asal pemerintah komitmen melaksanakan Pasal 48 Undang-Undang SJSN, hiruk pikuk defisit dana JKN tidak akan menyebabkan kegaduhan,” kata Anggota DJSN, Subiyanto, dalam workshop evaluasi kinerja Forum Media DJSN, di Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat malam (23/12/2018).

Pada Pasal 48 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN menyebutkan “Pemerintah dapat melakukan tindakan-tindakan khusus guna menjamin terpeliharanya tingkat kesehatan keuangan BPJS”.

Dengan pasal ini hendaknya pemerintah tidak perlu gaduh, menyuruh kementerian terkait untuk rapat mengatasi defisit tersebut.

Hampir semua kementerian lembaga melakukan rapat, dan melakukan perhitungan, tetapi data yang diperoleh berbeda hasilnya. Rapat dan evaluasi yang dilakukan membutuhkan biaya. Setiap kementerian mengeluarkan data yang berbeda. Puncaknya Kementerian Keuangan melakukan audit terhadap rumah sakit.

Hal ini menunjukkan bentuk ketidakkonsistennya dalam melaksanakan SJSN, dan ketidakpercayaan dengan DSJN.

“Padahal hitungan BPJS bukan defisit, tetapi kurang bayar (underpaid). Contohnya PBI harusnya 36.300, dibayarkan baru 23.300 itu di tahun 2015, harusnya naik tahun 2017 tetapi belum naik juga,” katanya.

Selain itu, karena mau Pemilu, menaikkan tarif JKN tidak populis bagi pemerintahan saat ini. Subiyanto juga mengkritisi SJSN belum berjalan sesuai konstitusi, yakni untuk keadilan dan kesejahteraan. Ia menilai masih banyaknya persoalan BPJS menunjukkan SJSN belum berjalan dengan benar.

“Ini persoalan serius dalam undang-undang ini. Undang-undang BPJS ini ambigu,” katanya.

Lihat juga...