DPRD Siapkan Raperda Perlindungan Usaha Orang Asli Papua

136

WASIOR — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat, merancang Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Usaha Orang Asli Papua.

“Raperda tersebut akan dibahas bersama pemerintah daerah pada sisa waktu tahun 2018 sekaligus dengan 10 raperda inisiatif DPRD lainnya,” kata Ketua Badan Legislasi DPRD Kabupaten Wondama Yan Adrian Mariai di Wasior, Minggu (2/12/2018).

Yan Adrian Mariai menjelaskan bahwa raperda itu untuk memperkuat program pemberdayaan bagi orang asli Papua sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus.

Melalui regulasi ini, DPRD berharap warga asli Papua, terutama di Teluk Wondama, tangguh dalam menggeluti sektor swasta.

Menurut dia, kemandirian bagi pengusaha asli Papua harus didorong agar mereka mampu bersaing dengan pengusaha dari luar daerah.

“Kami ingin kemampuan pengusaha Papua meningkat, dapat berusaha, dan memperoleh hasil yang maksimal,” kata Yan.

Ia menilai pengusaha sebagai basis utama dalam menggerakkan sistem ekonomi kerakyatan di daerah tersebut. Peran mereka cukup penting dalam menciptakan lapangan kerja.

Sebelumnya, DPRD menggelar sidang paripurna. Dalam sidang tersebut, DPRD juga menerima tujuh raperda usulan bupati. Semua akan mulai dibahas pada akhir 2018.

Yan menyebutkan ada 10 raperda inisiatif DPRD lain, dan  tujuh raperda usulan kepala daerah. (Ant)

Baca Juga
Lihat juga...