Dukung Pembangunan, Perusahaan di Balikpapan Harus Salurkan Dana CSR

Editor: Satmoko Budi Santoso

BALIKPAPAN – Perusahaan yang beroperasi di Kota Balikpapan harus menyalurkan dana Corporate Social Responbility (CSR) menyusul terbatasnya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kota.

Penyaluran dana CSR itu dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang CSR yang telah disepakati tujuh fraksi DPRD Balikpapan.

Wali Kota Balikpapan, Rizal Effendi, menjelaskan, penyaluran dana CSR merupakan salah satu bentuk kepedulian ataupun kewajiban perusahaan dalam mendukung program pembangunan kota Balikpapan yang tengah berjalan.

“Memang di aturan undang-undang tak ada sanksi. Tapi apa cuma mencari keuntungan saja. Harus juga peduli,” ucap Rizal Effendi.

Melihat APBD Kota Balikpapan yang juga sangat terbatas dan tidak bisa menjangkau semua program pemerintah, maka menjadi tanggung jawab kewajiban perusahaan ikut terlibat dalam pembangunan.

“Mudah-mudahan lebih efektif kita menghimpun dana CSR. Karena kemampuan pendanaan kita terbatas, sehingga program CSR itu sangat penting dalam menunjang program,” harapnya, Senin (17/12/2018).

Diketahui, baru-baru ini, Rancangan Peraturan Daerah inisiatif DPRD Balikpapan disepakati oleh tujuh Fraksi untuk dijadikan Peraturan Daerah. Satu diantaranya adalah raperda tanggung jawab sosial perusahaan tersebut.

Sebelumnya, juru bicara fraksi Golkar inklub PBB, Sjahruddin Side, mengungkapkan, fraksinya mendukung raperda tersebut dijadikan perda terutama raperda tanggung jawab sosial perusahaan.

Hal yang sama juga dikatakan juru bicara Fraksi Gerinda yang disampaikan Aminuddin yang juga mendukung raperda itu, karena belum ada yang mengatur Coorporate Social Responbility (CSR) perusahaan dan di lingkungan tempat perusahaan tersebut berusaha.

“Fraksi kami meminta agar ada peran dari perusahaan melalui penyaluran dana CSR,” tandasnya.

Sementara itu, Fraksi Hanura melalui juru bicara Simon Sulean, mengharapkan, raperda tersebut segera disahkan menjadi perda. Program CSR perusahaan pun harus transparan sehingga berdaya guna bagi kepentingan masyarakat.

“Mudah-mudahan dengan perda bisa lebih meningkat untuk kepentingan pembangunan kita,” tambah Simon.

Lihat juga...