Fadli Zon: Zaman Orba, Pemerintah Aktif Damaikan Konflik

Editor: Koko Triarko

Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon. -Foto: Sri Sugiarti.

JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, mendorong Pemerintah Indonesia untuk mengambil sikap tegas, terkait pelanggar HAM terhadap etnis Uighur di Cina. Dia menilai, pemerintah Indonesia menganggap penindasan muslim Uighur di Cina adalah isu domestik, sehingga tidak perlu ikut campur. 

“Ketika pemerintah kita menganggap ini isu domestik, maka tentu bersikap tidak aktif, meskipun Indonesia penduduk terbesar di dunia. Indonesia tidak menunjukkan kapasitasnya membantu muslim Uighur,” kata Fadli, pada diskusi bertajuk “Pengungkap Fakta Pelanggaran HAM Terhadap Etnis Uighur”di Jakarta, Kamis (20/12/2018).

Dia menegaskan, Indonesia harus berperan besar dalam solidaritas  kemanusiaan yang menimpa muslim Uighur di Cina. Apalagi, Indonesia adalah negara yang menganut politik bebas dan aktif.

Artinya, kata Fadli, secara konstitusi pemerintah  Indonesia harus mengambil satu sikap, seperti diamanatkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Yakni, menempatkan negara Indonesia yang aktif dalam perdamaian dunia.

“Salah satu aktualisasi dari politik bebas aktif adalah kita tidak bisa tinggal diam menonton, ketika terjadi pelanggaran HAM di beberapa negara,” ujarnya.

Namun sayangnya, kata dia, diplomasi Indonesia dengan negara Myanmar terkait penindasan muslim Rohingya, terlihat tidak berdaya. Ini menurutnya, penurunan diplomasi luar negeri Indonesia yang tidak menunjukkan sebagai negara besar.

Padahal, jelas dia, zaman pemerintah Orde Baru (Orba), terkait masalah politik luar negeri ketika terjadi konflik, Indonesia selalu berperan aktif mendamaikan.

Contohnya, sebut dia, ketika terjadi konflik di Kamboja. Pemerintah Indonesia berani inisiatif dengan mengadakan Jakarta Informal Metting (JIM).

“Zaman Orba berani ambil sikap dengan JIM 1 dan JIM 2, mengarahkan kita kepada keputusan yang akhirnya terjadi perdamaian. Begitu pula saat konflik di Filipina, negara Indonesia sukses jadi juru damai,” tukas Fadli.

Namun, menurutnya, pada pemerintahan sekarang ini melihat kejadian di halaman rumah sendiri saja sebagai negara Asia, dalam kasus Rohingya di Myanmar, misalnya, Pemerintah Indonesia tidak berani bersikap, karena ada prinsip di negara Asian, ini tidak ikut campur.

“Kalau menurut saya, itu sikap konyol. Negara besar tidak menunjukkan kapasitas dan bantuan saat saudara muslim tertindas. Nah, penindasan atas muslim Uighur, pemerintah Indonesia harus bersikap tegas,” ujarnya.

Menurutnya, ada jutaan umat muslim Uighur di Cina dalam kondisi memburuk dampak penindasan dan deskriminalisasi. Ada persoalan dan perlakuan sewenang-wenang yang melarang umat muslim Uighur menjalankan ibadahnya. Belum lagi persoalan penindasan lainnya.

Fadli menegaskan, jangan karena selama ini Indonesia punya hubungan yang dekat dengan pemerintah Cina, lalu tidak berani bersuara.

Hal ini malah terkesan pemerintah kita terlihat takut, karena banyak sekali investasi Cina. Bahkan, mungkin utang berlimpahnya proyek yang dijalankan.

“Ini menyebabkan kita tidak mau ikut campur dan menutup mata. Ini menurut saya, bahaya. Ini pengkhianatan terhadap amanat konstitusi,  pembukaan UUD 45 dan politik luar negeri kita yang bebas dan aktif,” tutup politisi partai Gerinda, ini.

Lihat juga...