FP2ST Kupang Soroti Pelanggaran HAM di Pulau Sumba

Editor: Koko Triarko

KUPANG – Memperingati Hari  Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia, Forum Peduli Pembangunan Sumba Timur (FP2ST) Kupang, meminta kepada pihak kepolisian, segera menuntaskan berbagai pelanggaran HAM di pulau Sumba.

“Dewasa ini, persoalan HAM di pulau Sumba marak terjadi. Dari hasil investigasi kami, ditemukan fakta, sebagian pelanggaran HAM tersebut dilakukan oleh lembaga penegak hukum, dalam hal ini oknum kepolisian,” sebut Umbu Wulang Tanaamahu Paranggi, Direktur WALHI NTT, Selasa (11/12/2018).

Salah satu kasus yang masih hangat dan menjadi perhatian publik, kata Umbu, adalah belum adanya sikap dan kejelasan yang tegas dari negara terkait kasus pelanggaran HAM Poro Duka, yang terjadi pada April 2018 di Desa Patiala Bawa, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat.

“Negara seolah absen dalam menyelesaikan dan menindak tegas pelaku pelanggaran HAM berat yang terjadi sepanjang 2018. Kejadian sepanjang tahun 2018 di NTT khususnya pulau Sumba menambah catatan hitam pelanggran HAM di Indonesia,” tegasnya.

Di pulau Sumba, pelanggaran HAM berat dalam satu tahun terakhir cukup menjadi perhatian dunia, terkait oknum aparat yang melakukan penembakan terhadap warga sipil. Seperti pada April dan Agustus 2018,  ketika Poro Duka dan Agustinus Ana Mesa menjadi korban timah panas aparat.

“Ini perlu disikapi secara serius oleh negara, untuk memberikan kepastian hukum yang jelas kepada rakyat, terkait HAM sesuai konstitusi negara,” pintanya.

Karena itu, warga Marosi, Dede Pada, Bondo Delo, Tawali, Langga Liru, WALHI NTT, Sarnelli, JP KW, JPIC Reds Indonesia dan masyarakat sipil, menyatakan sikap dan keprihatinan terkait berbagai persoalan HAM yang terjadi di pulau Sumba.

Deddy F. Holo, koordinator FP2ST Kupang, menyebutkan, sepanjang 2018 di Pulau Sumba ada beberapa kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh oknum kepolisian dan perusahaan. Ini baru yang nampak di permukaan, belum lagi yang tidak nampak.

“Hasil investigasi tim di lapangan, ditemukan fakta, bahwa sebagian pelanggaran HAM tersebut bersentuhan dengan persoalan wilayah kelola rakyat atau lahan atau alih fungsi lahan menjadi indikator pelanggaran HAM, baik itu sosial budaya, ekonomi dan lingkungan hidup,” terangnya.

Karena itu, Forum Peduli Pembangun Sumba Timur (FP2ST) Kupang sebagai Forum yang konsisten mengawasi kebijakan dan advokasi, mengutuk keras tindakan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh oknum aparat anggota kepolisian dan koorporasi.

“Untuk itu, FP2ST Kupang menyampaikan sikap secara tegas kepada pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, DPRD dan Kepolisian RI untuk mengusut tuntas kasus pelanggaran HAM berat (Poro Duka) di Sumba Barat, NTT ,” sebutnya.

FP2ST juga meminta pihak kepolisian untuk bertangungjawab terhadap kasus penembakan masyarakat sipil di Sumba Barat dan Sumba Barat Daya. Hentikan segala tindakan kekerasan dan itimidasi terhadap masyarakat sipil di pulau Sumba-NTT.

“Kami juga meminta Kapolri untuk secara serius menyelesaikan penegakkan hukum, terkait persoalan HAM di pulau Sumba, NTT. Kami juga meminta DPRD untuk segera membentuk pansus dan melakukan investigasi terkait pelanggaran HAM di Sumba,” tegasnya.

Selain itu, tambah Deddy, FP2ST meminta bupati se-Sumba untuk serius menerapkan kebijakan pembangunan yang berbasis HAM, melindungi masyarakat dan wilayah kelolanya. Serta mendesak kepolisian, agar menangkap dan mengadili pelaku pembunuhan Margareta Wada Padda di Sumba Barat Daya.

Lihat juga...