Gagasan Kenaikan Tarif TNK Dinilai Tidak Realistis

Editor: Mahadeva WS

MAUMERE – Gagasan Gubernur NTT, Viktor Lasikodat, mengenai kenaikan tarif bagi wisatawan asing yang akan berkunjung ke Taman Nasional Komodo (TNK) tidak realistis dan sangat memberatkan.

Ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) provinsi NTT, Agustinus Bataona. Foto : Ebed de Rosary

“Mencermati gagasan gubernur tersebut, kami dari HPI NTT menilainya tidak realistis. Tarif bisa dinaikkan, namun realistis dan gradual, sambil otoritas Taman Nasional Komodo berbenah,” tegas Ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) NTT, Agustinus Bataona, Minggu (16/12/2018).

Dikatakan Agus, wacana gubernur terapung-apung terlalu lama, dan mendatangkan angin dan arus gelombang pro dan kontra di segala lini. Untuk itu, wacana tersebut harus segera dijelaskan kepada masyarakat, khususnya pelaku pariwisata. “Di satu sisi cukup positif, agar pemerintah pusat tahu bahwa selama ini ada yang tidak beres dalam pengelolaan NTK. Misalnya tidak ada transparansi dan akuntabilitas dalam pemasukan dan pengeluaran,” tandasnya.

Agus menyebut, ada ketidakadilan dalam pembagian hasil porsi Provinsi NTT dan Kabupaten Manggarai Barat. Hal itu sebagai dampak dari tidak adanya keterbukaan pengelolaan. Perlu dilakukan pembahasan ulang pembagian pendapatan tersebut. “Agar kita tidak terombang ambing dalam gelombang pro dan kontra maka segera gubernur duduk bersama dengan para praktisi pariwisata, tim ahlinya, DPRD dan stakeholder lainnya guna menghasilkan kesepakatan yang holistik. Kesepakatan tersebut diajukan kepada pemerintah pusat,” pintanya.

Selain itu, pengelola TNK harus membenahi, mengadakan beberapa fasilitas berkonsep ekologi penting. Itu dibutuhkan, agar berbanding lurus dengan harga tarif yang dinaikkan secara gradual tersebut. “Pemerintah pusat dan pemerintah NTT harus segera menyepakati secara konkrit komperehensif implementasi carrying capacity pengunjung dalam koridor sustainable tourism atau ECO tourism,” tegasnya.

Ratusan Anggota HPI NTT disebut Agus, yang menjadi tourist guide atau pramuwisata di Flores. Mereka mencari pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup dari profesi tersebut. “Apa dan bagaimana nasibnya bila wacana kontraversial gubernur tersebut, tidak bermuara jelas dan pasti? Tentu ini akan merugikan pelaku pariwisata bila dibiarkan berlarut-larut tanpa ada kepastian,” ungkapnya.

Ketua Pelaksana Harian DPC ASITA Manggarai Barat, Donatus Matur, menyebut, travel agency akan kurang percaya diri untuk memberikan informasi yang akurat dan menjawab secara pasti, pertanyaan dari wisatawan mengenai rencana kenaikan tarif. “Wisatawan selalu menanyakan apakah kenaikan itu akan terealisasi atau sebatas wacana? Yang kedua, kalau wacana kenaikan tarif masuk ini akan di realisasikan kapan mulai pemberlakuannya?” tanya Donatus.

Travel agency, akan diangap sebagai pembohong dan tidak reliable dalam memberikan informasi, yang tepat dan jelas kepada wisatawan. Tentu saja ini berdampak pada ketidakpercayaan wisatawan, karena tidak bisa memberikan informasi yang akurat soal realisasi tarif masuk. “Travel agency tentunya akan melakukan pemecatan terhadap karyawan apabila banyak wisatawan yang akan membatalkan perjalanan ke INK  atau Labuan Bajo akibat dari wacana kenaikan tarif masuk ini,” pungkasnya.

Lihat juga...