Ganti Rugi Tahap III Lahan Waduk Napun Gete, Dicairkan

Editor: Koko Triarko

MAUMERE – Pemeritah Kabupaten Sikka, mencairkan dana ganti rugi tahap ketiga lahan warga, yang dipergunakan untuk pembangunan Waduk Napun Gete di Desa Ilimedo, Kecamatan Waiblama, kabupaten setempat.

“Pembayaran ganti rugi tahap pertama sudah dilakukan pada 2017, sebesar Rp8 miliar. Sementara tahap kedua, Rp4 miliar pun sudah dibayarkan pada 2018,” sebut Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sikka, Tommy Lameng, Jumat (14/12/2018).

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sikka, Tommy Lameng. -Foto: Ebed de Rosary

Menurut Tommy, dari seluas 161 hektare, hanya 145 hektare saja yang terdiri atas 224 bidang tanah yang akan diberikan ganti rugi. Sisanya, 16 hektare, merupakan daerah aliran sungai sehingga tidak bisa diberikan ganti rugi sesuai penilaian tim apraisal.

“Hari ini, kita lakukan pembayaran ganti rugi tahap ketiga untuk 22 pemilik lahan, dengan  total dana sebesar Rp4 miliar. Dengan demikian, kewajiban Pemerintah Kabupaten Sikka sebesar Rp16 miliar, sudah selesai,” ungkapnya.

Tommy berharap, agar masyarakat yang menerima pembayaran ganti rugi dapat memanfaatkan dana tersebut dengan baik. Jangan menggunakan dana untuk kebutuhan yang tidak penting.

“Gunakan dana tersebut sebaik-baiknya, dan bila perlu dipergunakan untuk modal usaha, juga untuk ditabung sebagai biaya pendidikan anak. Makanya, pemerintah memberikan dana dalam bentuk buku tabungan,” katanya.

Sementara itu, mantan Ketua DPRD Sikka, Rafael Raga, yang sejak awal menggagas pembangunan Waduk Napun Gete di wilayah timur Kabupaten Sikka, atau wilayah etnis Tana Ai, menyebutkan, sejak 2016 pihaknya memang merencanakan pembayaran ganti rugi melalui dana APBD II Kabupaten Sikka.

“Dalam perjalanan, hasil penilaian tim apraisal jumlahnya sangat tinggi, sementara pemerintah daerah hanya mengalokasikan dana sebesar Rp16 miliar. Maka, Pemerintah Kabupaten Sikka meminta bantuan dana dari pusat,” terangnya.

Total dana yang dibutuhkan sebesar Rp56 miliar untuk 145 hektare lahan Waduk Napun Gete. Pemerintah Pusat pun sudah menyetujui aloaksi dana sebesar Rp40 miliar, bila Pemda Sikka sudah menyelesaikan kewajibannya membayar Rp16 miliar.

“Pemerintah pusat sudah setuju, dan setelah pembayaran tahap ketiga, maka Bupati Sikka harus ke pemerintah pusat untuk meminta agar dana sisanya segera dicairkan secepatnya,” sebutnya.

Rafael berharap, agar dana pembayaran ganti rugi lahan bisa segera dicairkan, mengingat masyarakat sudah berulang kali melakukan demo, bahkan menutup akses jalan ke Waduk Napun Gete.

“Akibat akses jalan sering ditutup para pemilik lahan, maka pembangunan Waduk Napun Gete agak sedikit terhambat. Pemerintah pusat harus segera cairkan dana, agar pembangunan segera selesai, mengingat waduk ini proyek pemerintah pusat,” pungkasnya.

Lihat juga...