Gubernur Bali: RUU Masyarakat Hukum Adat, Amanat UUD 1945

Editor: Koko Triarko

DENPASAR – Penyusunan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat merupakan amanat ketentuan pasal 183 ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945, yang menegaskan, bahwa pengakuan negara dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya, diatur dengan undang-undang.

“Di tengah kemajemukan masyarakat adat dan hukum adat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah didorong agar segera menyelesaikan Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat, ini,” Gubernur Bali Wayan Koster.

Koster menyampaikan hal itu saat menerima kunjungan kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, dalam rangka Penyerapan Aspirasi Sebagai Masukan Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Masyarakat Hukum Adat, di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Kamis (13/12/2018).

Pihaknya menyambut baik kegiatan penyerapan aspirasi dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat, dan memberikan apresiasi kepada seluruh anggota Badan Legislasi DPR RI yang telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Gubernur yang baru dilantik beberapa bulan ini, penyerapan aspirasi yang dilakukan oleh Badan Legislasi DPR RI mempunyai arti penting dan strategis, dalam upaya menerima berbagai masukan dari seluruh komponen masyarakat dan stakeholders, dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat, di tengah kemajemukan masyarakat Indonesia.

“Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, yang menyebutkan, bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,” ujar Koster.

Ditambahkan Koster, hal ini penting dilakukan dalam upaya memberikan dasar hukum dan kepastian hukum bagi seluruh daerah, dalam menata masyarakat hukum adat, dan hak-hak tradisional.

Di samping itu, Rancangan Undang-Undang ini sangat penting dan strategis, dalam upaya mencegah dan menyelesaikan konflik yang sering mempertemukan masyarakat adat dan pemerintah daerah.

Dengan adanya Rancangan Undang-undang ini, diharapkan akan menciptakan hubungan yang harmonis dan sinergitas antara masyarakat hukum adat dengan pemerintah daerah.

“Dengan tersusunnya Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat, kita semua berharap tidak akan terjadi tumpang tindih pengaturan, atau bahkan disharmoni dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Bab XIII yang mengatur Ketentuan Khusus Desa Adat,” katanya.

Koster juga mengatakan, Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat harus dapat saling melengkapi dan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat hukum adat, Iembaga adat dan desa adat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Koster berharap, Rancangan Undang-Undang ini dapat segera diselesaikan, dan segera disahkan menjadi undang-undang.

Dengan disahkannya RUU tersebut, akan semakin memperkuat keberadaan Desa Adat, mengingat Desa Adat sebagai pilar utama dalam menjaga adat istiadat, budaya, seni serta kearifan lokal di masyarakat.

Lihat juga...