Gubernur Riau Diminta Menegur 10 Kepala Daerah Pendukung Jokowi

236
Ilustrasi - Pemilu 2019 [Foto: Ist/Dok CDN]

PEKANBARU – Gubernur Riau, Wan Thamrin Hasyim, diminta menegur 10 bupati atau wali kota, yang ikut dalam penandatanganan pernyataan dukungan terhadap Calon Presiden dalam hal ini Joko Widodo (Jokowi), pada Pemilu 2019. Panandatanganan tersebut dilakukan pada 10 Oktober 2018 yang lalu, di sebuah Hotel di Pekanbaru.

“Permintaan itu langsung direkomendasikan oleh Menteri Dalam Negeri Cahyo Kumolo, melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah Dr.Sumarsono, MDM,” kata Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Riau, Rusidi Rusdan, Jumat (28/12/2018).

Rusidi menjelaskan, berdasarkan surat Mendagri No.700/9719/OTDA, tertanggal 12 Desember 2018, Mendagri berkesimpulan, 10 kepala daerah di Riau telah melanggar Undang-undang No.23/2014, tentang Pemerintahan Daerah.

Surat permintaan pemberian teguran kepada 10 kepala daerah tersebut, merupakan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Riau, kepada Menteri Dalam Negeri, per 6 November 2018. Dari kajian Sentra Gakkumdu yang dilakukan di kantor Bawaslu Riau, 10 kepala daerah tersebut tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilu sebagaimana yang tertuang dalam UU No.7/2017.

Namun, terdapat pelanggaran peraturan Perundang-undangan lainnya. Sepuluh Kepala Daerah yang ikut serta dalam penandatanganan pernyataan dukungan tersebut yaitu Bupati Siak, Bupati Pelalawan, Bupati Kampar, Bupati Bengkalis, Bupati Indragiri Hilir, Bupati Kuantan Singingi, Bupati Kepulauan Meranti, Bupati Rokan Hilir, Wali kota Pekanbaru dan Wali kota Dumai.

Dasar Hukum dikeluarkannya surat permintaan teguran tersebut, tertuang dalam Pasal 373 ayat (2) UU No.23/2014, yang menjelaskan bahwa, Gubernur sebagai wakil pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten atau Kota.

Menyikapi soal surat permintaan Mendagri tersebut, Rusidi Rusdan mengatakan, pihaknya sudah menerima surat tembusan dari Kemendagri, sebagai tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Riau. “Ke depan Bawaslu mengimbau kepada seluruh aparat negara untuk netral. Khusus kepala daerah diingatkan kembali, agar dalam masa cuti tidak menggunakan fasilitas negara dalam kampanye dan embel-embel jabatan dalam pemberian dukungan,” pungkas Rusidi. (Ant)

Baca Juga
Lihat juga...