IHW Minta Presiden Terbitkan Perpres Sertifikasi Halal

Editor: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Indonesia Halal Watch (IHW) meminta kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar menjalankan pasal 59 dan 60 UU Jaminan Produk Halal (JPH), dengan memperkuat Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI melalui Peraturan Presiden (Perpres).

Hal ini demi keberlangsungan program sertifikasi halal sebagaimana amanat UU, dan menjamin kepastian iklim usaha serta hubungan perdagangan internasional.

“IHW membela pemerintah mewujudkan hajat ini. Maka, IHW meminta kepada Presiden Jokowi segera menerbitkan Perpres untuk kewajiban sertifikasi halal sebagaimana amanat UU,” tegas Direktur Eksekutif IHW, Ikhsan, pada refleksi akhir tahun dan bedah buku “Memperebutkan Sertifikasi Halal”, di Jakarta, Selasa (11/12/2018).

Menurutnya, memasuki 5 tahun Undang-Undang No.33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) diundangkan, tidak banyak yang dilakukan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH), yang dibentuk pada 10 Oktober 2017, lalu.

BPJPH sampai dengan hari ini belum dapat melakukan kerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), sehingga tidak mampu melahirkan satu auditor halal pun selama 1 tahun ini. Akhirnya, budget dihambur-hamburkan,” kata Ikhsan pada acara refleksi akhir tahun dan bedah buku “Memperebutkan Sertifikasi Halal”, di Jakarta, Selasa (11/12/2018).

Bahkan sebut dia, Lembaga Pemeriksaan Halal (LPH) yang diharapkan sudah mulai dibentuk, juga belum satu pun dilahirkan, pasca UU JPH diundangkan.

Kondisi ini, menurutnya, mengakibatkan persiapan pelaksanaan UU JPH dalam rangka mewujudkan kewajiban sertifikasi halal yang akan jatuh pada Oktober 2019, tidak mungkin dapat dilaksanakan melalui BPJPH.

“Ini pula yang menyebabkan tidak berfungsinya BPJPH, sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah. Maka, kami meminta presiden segera terbitkan perpres,” pungkasnya.

Lihat juga...