IHW Minta Presiden Terbitkan Perpres Sertifikasi Halal

Editor: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Indonesia Halal Watch (IHW) meminta kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar menjalankan pasal 59 dan 60 UU Jaminan Produk Halal (JPH), dengan memperkuat Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI melalui Peraturan Presiden (Perpres).

Hal ini demi keberlangsungan program sertifikasi halal sebagaimana amanat UU, dan menjamin kepastian iklim usaha serta hubungan perdagangan internasional.

“IHW membela pemerintah mewujudkan hajat ini. Maka, IHW meminta kepada Presiden Jokowi segera menerbitkan Perpres untuk kewajiban sertifikasi halal sebagaimana amanat UU,” tegas Direktur Eksekutif IHW, Ikhsan, pada refleksi akhir tahun dan bedah buku “Memperebutkan Sertifikasi Halal”, di Jakarta, Selasa (11/12/2018).

Menurutnya, memasuki 5 tahun Undang-Undang No.33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) diundangkan, tidak banyak yang dilakukan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH), yang dibentuk pada 10 Oktober 2017, lalu.

Lihat juga...