ILO Sebut NTT Darurat Human Trafficking

Editor: Koko Triarko

MAUMERE – Pemerintah Desa atau Kelurahan, sangat berperan penting dalam memberikan informasi yang benar terkait perlindungan dan segala persyaratan, untuk menjadi pekerja migran, sesuai UU No. Tahun 2017, tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

“Pemerintah Desa, dalam hal ini mempunyai peran dalam memberikan perlindungan dan informasi, terkait pekerja migran yang diberikan oleh pemerintah kabupaten, dalam hal ini dinas tenaga kerja dan badan-badan yang terotorisasi,” tegas Kepala Sub Direktorat Perlindungan TKI Kemenakertrans, Yuli Adi Ratna, Rabu (12/12/2018).

Dikatakan Yuli, Kemenakertrans sangat  mendukung program yang dicanangkan oleh pemerintah,  dengan mensosialisasikan Undang-Undang No.18/ 2017. Spirit Undang-Undang itu adalah mendekatkan pelayanan serta memberikan tanggung jawab dan mandat kepada pemerintah desa dan daerah.

Kepala Sub Direktorat Perlindungan TKI Kemenakertrans RI, Yuli Adi Ratna. -Foto: Ebed de Rosary

“Harapannya, spirit itu bisa berjalan dengan kesiapan aparat desa dan stakeholders terkait,  tentang isi Undang-Undang No.18/2017. Dengan terwujudnya undang-undang ini, maka ada peningkatan hak pekerja migran Indonesia,” terangnya.

Kemenakertrans sangat mendukung adanya program-program pemerintah daerah, untuk bekerja sama agar pekerja migran lebih terlindungi. Provinsi NTT potensi buruh  migrannya sangat banyak, sehingga harus diperbaiki dari sisi prosedur kerja ke luar negeri.

“Kita harus lengkapi dokumennya, dan semua OPD terkait juga harus mudah memberikan pelayanan sesuai peraturan perudang-undangan yang berlaku. Di samping itu, bisa memberikan hal baru dalam proses perlindungan kepada pekerja migran,” ungkapnya.

Setiap pekerja migran seperti dari NTT dan Kabupaten Sikka, kata Yuli, memiliki potensi dan diberikan pelatihan khusus. Bila ke luar negeri, dapat melindungi dirinya sendiri dan dapat memiliki gaji yang lebih tinggi, karena punya potensi yang baik.

Di Kabupaten Sikka, pekerja migran cukup banyak. Hal itu menjadi pekerjaan rumah bagi Kemenakertrans,  untuk bisa bekerja sama dengan lembaga terkait, seperti pihak swasta, CSO, ILO. Ini bisa memperbaiki dan memberikan layanan terbaik, agar para pekerja TKI memiliki potensi dan dokumen yang resmi.

“Kita harus mempersiapkan sarana yang ada, seperti memberikan dokomen yang lengkap untuk para pekerja migran, sehingga memberikan rasa aman saat berada dan bekerja di luar negeri,” tuturnya.

Solusi yang di tawarkan saat ini, adalah layanan satu atap, dan ini menjadi salah satu kunci penting untuk kemudahan layanan supaya terpadu dalam dalam satu tempat. Ini bisa memudahkan para pekerja migran untuk mengurus kelengkapan dokumen.

“Jadi, layanan satu atap memjadi kunci penting dalam proses perlindungan pekerja migran Indonesia. Apalagi, di NTT dan kabupaten Sikka cukup banyak pekerja migrannya,” tegasnya.

Sinthia Harkrisnowo,  dari International Labour Organization (ILO), menyebutkan,  NTT masuk kategori darurat Human Trafficking, jadi bukan hanya menjadi perhatian dari CSO, tetapi harus mendapat perhatian lebih dari pemerintah pusat, termasuk lembaga-lembaga internasianal, seperti ILO dan International Organization for Migration (IOM).

“Provinsi NTT juga akan mendapat pilot program untuk perlindungan terhadap pekerja migran, baik yang prosedural maupun  nonprosedural. Ini penting, karena berkaitan dengan manusia,” ujarnya.

Ia menegaskan, orang akan bepergian keluar negeri untuk mencari makan, karena tidak memperoleh pekerjaan di NTT. Ini menjadi tantangan bagi pemerintah provinsi NTT, untuk memperbaiki penyediaan lapangan kerja, serta menjadi pekerja migran yang resmi.

Lihat juga...