Indonesia dan Monako Kerja Sama Konservasi Terumbu Karang

Ilustrasi - Terumbu karang Foto: Ist/Dok CDN

JAKARTA – Republik Indonesia dan Monako, menandatangani letter of intent (LoI), kerja sama penelitian dan konservasi pelestarian terumbu karang dunia.

“Tujuannya untuk melestarikan laut, dan mewujudkan pengelolaan sumber daya hayati laut yang berkelanjutan,” kata Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP, Brahmantya Satyamurti Poerwadi, Minggu (9/12/2018).

Penandatanganan LoI RI-Monako, dilakukan antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan Pusat Riset Monaco di Monako, Kamis (6/12/2018). Penandatanganan dilakukan oleh Brahmantya Satyamurti Poerwadi dan Presiden Pusat Riset Monako, Patrick Rampal, disaksikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, Menteri dalam Negeri Monako, Patrice Cellario, dan Wakil Menteri Luar Negeri Monako, Isabelle Rosabrunneto.

Penandatangan LoI itu, menjadi tindak lanjuti pertemuan bilateral Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dan Prince Albert II Monako, pada penyelenggaraan OOC beberapa waktu lalu. “Kita telah mengunjungi Pusat Riset Monako untuk membicarakan dan mempelajari lebih lanjut mengenai upaya-upaya pelestarian terumbu karang,” tutur Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP tersebut.

Hal itu dilakukan, untuk memenuhi komitmen yang telah disampaikan Indonesia, di bawah kerangka United Nations Sustainable Development Goals (UNSDGs), sekaligus sebagai salah satu usaha untuk melaksanakan mandat United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).

Brahmantya mengatakan, ruang lingkup LOI dibuat berdasarkan pertimbangan kepentingan yang sama, tentang konservasi dan pemanfataan berkelanjutan, terhadap lingkungan laut dan prinsip-prinsip umum pelaksanaan riset kelautan.

Ruang lingkup tersebut di antaranya, identifikasi terumbu karang yang rusak atau terdampak oleh pemutihan, atau pemudaran, dampak dan kronologi pencemaran laut menggunakan proxy karang, variabilitas iklim, pengasaman laut, iklim paleo menggunakan proxy karang, monitoring dan rehabilitasi terumbu karang, serta peningkatan kapasitas dan pertukaran kunjungan para peneliti atau tenaga ahli.

LoI tersebut, akan segera ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama, yang bersifat lebih teknis. Kegiatannya melibatkan seluruh pemangku kepentingan, kementerian dan lembaga terkait di Indonesia. “Kita akan libatkan LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), Kemenkomar (Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman), KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), Kemenristekdikti (Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi), dan Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional), bahkan akademisi dan unsur perguruan tinggi,” pungkasnya. (Ant)

Lihat juga...