INI dan Polri Cari Solusi Atasi Persoalan Kenotariatan

Editor: Mahadeva WS

206

MAUMERE – Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (INI), telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU), atau nota kesepahaman, terkait permasalahan tugas kenotariatan.

Ketua umum pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia (INI), Yualita Widyadhari. Foto : Ebed de Rosary

“INI pusat  sudah menandatangani nota kesepahaman dengan pihak kepolisian RI agar kedua belah pihak memiliki kesepahaman yang sama terkait dengan kenotariatan dan mencari solusi yang terbaik untuk mengatasi permasalahan kenotariatan,” sebut Ketua Umum Pengurus Pusat INI, Yualita Widyadhari, Sabtu (8/12/2018).

Dengan MoU tersebut, kedua belah pihak dapat saling memberi dukungan, di bidang keilmuan. MoU tersebut, ditindaklanjuti hingga ke tingkat daerah, agar notaris lebih hati-hati dalam menjalankan tugas sesuai profesinya. “Kita mencari solusi yang terbaik agar bisa bekerja dengan nyaman, dan masyarakat dilayani dengan baik. Juga diharapkan ada peningkatan kerjasama antara notaris dengan pemerintah,” ungkapnya.

Terkait penerapan Online Single Submission (OSS) dan Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU),Yualita menjelaskan, aturan baru yang dibuat pemerintah tersebut, arahnya untuk efisiensi dan efektifitas, serta mempermudah perijinan usaha. OSS merupakan implementasi dari PP No.24/2018. “Perlu adanya kesepahaman bersama bagi para notaris serta koordinasi yang bagus antara Kementerian Koordinator Perekonomian dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) serta antara notaris di daerah dengan pemerintah daerah,” tuturnya.

Aulia Taufani, SH, salah seorang notaris dan pengurus pusat INI menyebut, pelaku usaha non perorangan, yang telah mendapatkan akses di laman OSS, dapat melakukan pendaftaran. “Pendaftaran dilakukan dengan mengisi data paling sedikit nama dan atau nomor pengesahan akta pendirian atau nomor pendaftaran dan data bidang usaha. Bidang usaha, ini harus sesuai dengan yang diatur dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sesuai dengan PP No.24/2018,” jelasnya.

Notaris kata Aulia, melihat izin usaha sesuai dengan peraturan peruundang-undangan, dan membuat akta, antara lain tentang kegiatan usaha lalu menginputnya di AHU (Administrasi Hukum dan Umum) Online KBLI 2017. “KBLI merupkan salah satu klasifikasi baku yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), untuk aktivitas ekonomi, dan KBLI menyediakan satu set kerangka klasifikasi aktivitas ekonomi yang komperhensif di Indonesia,” terangnya.

Hal itu dilakukan, agar dapat digunakan untuk penyeragaman pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisa data statistik menurut aktifitas ekonomi. KBLI, digunakan untuk dasar penentuan kualifikasi Tanda Daftar Perusahaan (TDP), penanaman modal, dan izin usaha, dari instansi terkait di pusat atau daerah.

Baca Juga
Lihat juga...