Jadi Tersangka Korupsi, Hakim Lasito Dinonaktifkan

Editor: Koko Triarko

198
Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Abdullah, memberikan keterangan pers di Gedung MA -Foto: M Hajoran

JAKARTA – Pascaditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), atas dugaan melakukan tindak pidana korupsi, Hakim di Pengadilan Negeri Semarang, Jawa Tengah, Lasito, langsung dinonaktifkan oleh Mahkamah Agung (MA).

“Berdasarkan rapat pimpinan MA, maka Hakim LST (Lasito -red) di PN Semarang untuk sementara diberhentikan sebagai hakim. Pertimbangan tersebut diambil berdasarkan ditetapkannya yang bersangkutan sebagai tersangka oleh KPK, atas dugaan tindak pidana korupsi,” kata Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Abdullah, saat jumpa pers di Gedung MA, Jumat (7/12/2018).

Lebih lanjut, Abdullah mengatakan, untuk pemberhentian secara tetap Lasito sebagai hakim, merupakan kewenangan presiden, dan presiden langsung memberhentikan yang bersangkutan.

Abdullah mengaku, MA mengecam keras tindakan suap yang diterima Lasito, karena telah menjatuhkan citra dan wibawa MA. Dan, MA tidak memberi toleransi apa pun terhadap aparatur yang tersangkut kasus korupsi.

“Selama ini, MA telah berupaya memperbaiki kinerja dan kualitas pengawasan, menyusul banyaknya hakim yang terjerat KPK. Berdasarkan data KPK, ada 17 hakim yang ditangkap sepanjang 2011 hingga 2018,” sebutnya.

Untuk mengantisipasi kejadian serupa tidak terulang kembali, kata Abdullah, MA telah menerapkan manajemen antisuap. Bahkan secara fisik, MA sudah memberi kebijakan agar setiap pengadilan menyelenggarakan sistem satu pintu.

“Sistem ini diyakini mampu mencegah pihak berperkara untuk bertemu langsung dengan aparatur pengadilan. Dengan demikian, masyarakat umum maupun pihak yang beperkara dapat dilayani di luar,” ungkapnya.

MA juga mulai menerapkan akreditasi pada tiap pengadilan di Indonesia. Aparatur yang berkomunikasi langsung dengan pihak beperkara tidak akan mendapat akreditasi.

KPK menetapkan Bupati Jepara, Ahmad Marzuqi, dan Hakim Lasito sebagai tersangka suap, terkait pengurusan putusan praperadilan kasus dugaan korupsi penggunaan dana bantuan partai politik. Marzuqi diduga memberikan uang Rp700 juta kepada Lasito, agar menerima permohonan praperadilan yang diajukannya.

Baca Juga
Lihat juga...