hut

Jaksa Agung Tegaskan tak Ada Kriminalisasi Ulama

Editor: Koko Triarko

Jaksa Agung, HM Prasetyo -Foto: M Hajoran

JAKARTA – Jaksa Agung, HM Prasetyo, menegaskan bahwa tidak ada kriminalisasi oleh pemerintah terhadap para ulama. Meskipun saat salah satu ulama dan pendakwah Habib Bahar bin Smith sedang menjalani proses hukum dengan kasus dugaan ujaran kebencian dan dugaan penganiayaan.

“Satu hal penting, bahwa kasus Habib Bahar jangan ada anggapan kriminalisasi, karena semua orang mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban di hadapan hukum. Siapa pun yang melakukan tindak pidana harus diproses sesuai aturan hukum yang berlaku,” kata Jaksa Agung HM Prasetyo, kepada wartawan, di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (21/12/2018).

Menurutnya, saat ini proses hukum Habib Bahar masih berjalan di Polda Jabar, dalam tahap dimulainya penyidikan atau SPDP, sehingga yang bersangkutan ditahan.

“Jadi, kita tunggu proses hukumnya seperti apa, kalau berdasarkan alat bukti ada dugaan tindak pidana, tentu akan dilanjutkan proses hukum, tapi kalau sebaliknya, tentu penyidik punya pertimbangan lain,” sebutnya.

Prasetyo berharap kepada masyarakat, tidak memberikan tuduhan kepada pemerintah, dengan kesan adanya kriminalisasi terhadap ulama. Karena kasus tersebut murni dugaan tindak pidana ujaran kebencian dan penganiayaan.

“Kita berharap, tidak ada tuduhan pemerintah melakukan kriminalisasi terhadap ulama, dan sekali lagi saya katakan, tidak ada itu,” tegasnya.

Menurut Prasetyo, semua warga negara punya hak, kedudukan serta kewajiban untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum, kalau melakukan tindak pidana. Sekali pun itu adalah ulama, termasuk Habib Bahar, tentu harus diproses sesuai hukum yang berlaku.

Habib Bahar bin Smith adalah seorang ulama dan pendakwah Indonesia asal Manado, Sulawesi Utara. Bahar merupakan pemimpin dan pendiri Majelis Pembela Rasulullah yang berkantor pusat di Pondok Aren, Tangerang Selatan.

Lihat juga...