Jamu Cilacap Diharapkan Kembali Menjadi Penggerak Ekonomi

Ilustrasi minuman serbuk herbal - Dok CDN

CILACAP – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengharapkan, industri jamu dapat menjadi salah satu penggerak ekonomi di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Jamu sebagai obat tradisional adalah warisan leluhur.

“Untuk itu perlu kita lakukan edukasi ke pelaku usaha maupun masyarakat, tentang bagaimana membuat jamu yang sesuai dengan standar keamanan, kemanfaatan, dan kualitas yang sudah ditetapkan oleh pemerintah,” kata Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik BPOM, Mayagustina Andarini, Minggu (16/12/2018).

Menurutnya, BPOM akan melakukan pembinaan dan pendampingan, kepada pelaku usaha jamu. “Jadi, kalau (pelaku) jamu ini bicara bagaimana mereka bisa menjual jamu dan tidak hanya terbatas hanya di wilayah Cilacap. Kita juga ingin nantinya akan membuat sentra jamu di Cilacap ini menjadi jamu unggulan di Indonesia,” tandasnya.

BPOM disebutnya, melakukan pemetaan terhadap industri jamu di Cilacap. Hal itu untuk mengetahui, siapa saja yang perlu mendapatkan pendampingan dan bantuan. Termasuk pengusaha jamu yang mempunyai komitmen baik.

Bupati Cilacap, Tatto Suwarto Pamuji, mengatakan, pihaknya ingin mengembalikan kejayaan jamu Kabupaten Cilacap. “Jamu Cilacap ini pernah booming, sangat luar biasa. Nah, sekarang ini kita ingin mengembalikan jamu Cilacap seperti dulu,” tandasnya.

Pemerintah daerah, bersama pelaku usaha jamu Cilacap, ingin mengembalikan dan mempertahankan, patok-patok budaya industri jamu yang ada di kabupaten itu.

Ketua Perkumpulan Pelaku Jamu Alami Indonesia (PPJAI) Cilacap, Mukit Hendrayanto, mengakui isu negatif yang berkaitan dengan industri jamu ilegal, dan berbahan kimia obat, sangat memengaruhi keberadaan pelaku jamu alami yang sudah terdaftar di BPOM. “Kami sudah ada delapan industri yang legal, sudah terdaftar di BPOM. Artinya, perbaikan ini sudah berjalan,” katanya.

Menurutnya, PPJAI selalu mendapatkan pembinaan dari BPOM, termasuk bantuan untuk meningkatkan kapasitas pabrik. Diharapkan, isu negatif tentang jamu Cilacap dapat diimbangi dengan isu positif, yang mengarah pada perbaikan industri obat tradisional itu.

Mukit menyebut, beberapa pelaku usaha jamu harus berhadapan dengan hukum, karena berproduksi secara ilegal. “Seperti sepeda motor yang tidak ada BPKB-nya, ini akan sulit untuk diawasi, sulit dikoordinasi, dan sulit dibina. Ketika dari pemerintah atau kepolisian melakukan hal tersebut (penegakan hukum), wajar karena itu merupakan bagian dari perlindungan masyarakat,” pungkasnya (Ant)

Lihat juga...