JMP, Fasilitas Penyelamat Kemacetan Tanah Abang

Jembatan Penyeberangan Multiguna (JPM) Tanah Abang - Foto istimewa

JAKARTA – Tanah Abang, yang berada di Jakarta Pusat, bagi warga DKI telah menjadi ikon. Pasar tersebut, telah menjelma menjadi lokasi jual beli tekstil terbesar di Asia Tenggara. Bicara mengenai Tanah Abang, orang akan memikirkan satu hal, yaitu macet. Tak dapat ditampik, limpahan pedagang di Tanah Abang, menjadi momok bagi Pemprov DKI Jakarta. Hal itu menjadi penyebab kemacetan di kawasan tersebut.

Terobosan terbaru yang dibuat Pemprov DKI di 2018 adalah, Jembatan Penyeberangan Multiguna (JPM) Tanah Abang, atau biasa disebut dengan skybridge. Awal pembangunan fasilitas tersebut, bertujuan agar tata letak pedagang kaki lima yang biasa memenuhi badan jalan dapat dipindahkan ke jembatan. Dengan upaya tersebut, diharapkan kemacetan menjadi berkurang. Secara teknis, pengerjaan pembangunan JPM Tanah Abang, dibagi empat zonasi, dimulai dari zona A, zona B, zona C dan zona D, dengan panjang 100 meter.

Direktur Utama PD Pembangunan Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan, selaku kontraktor pembangunan JPM menuturkan, keberadaan jembatan tersebut diharapkan membuat kawasan Tanah Abang semakin tertata. Sehingga tidak ada lagi titik kemacetan. “Dengan JPM diharapkan, mengurangi kemacetan oleh sebab itu kami hadir di sini untuk bisa berinteraksi dengan bapak dan ibu sekalian,” ucap Yoory, kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam sosialisasi di Kantor Kelurahan Kampung Bali Tanah Abang Jakarta Pusat.

Kios JPM, diutamakan diisi oleh penduduk DKI Jakarta. Data yang dikumpulkan dari pengurus RW, akan didata ulang kembali oleh Kecamatan Tanah Abang dan Kelurahan Kampung Bali. Berdasarkan kelancaran kontraktor dalam membangun proyek jembatan tersebut, banyak pihak optimistis, JPM akan beroperasi tepat waktu, sesuai target awal pada 15 Oktober 2018.

Sayangnya, target yang dikira dapat tercapai itu tidak seindah ekspektasi. Peresmian jembatan penghubung transportasi umum dalam Jak Lingko itu terus terulur. Padahal, bila skybridge selesai tepat waktu, espektasi dapat mengurangi kemacetan di Tanah Abang bisa tercapai. JPM memberi ruang bagi PKL, yang selama ini kesulitan mencari lahan, untuk menjajakan barang dagangannya.

Pada hakikatnya, jembatan penghubung seperti yang ada di Tanah Abang, berfungsi untuk fasilitas penghubung antarmanusia, bukan menjadi tempat PKL berjualan. “Penataan PKL di JPM dianggap tidak bermasalah, selagi tidak menghilangkan fungsi utama jembatan itu sendiri,” ungkap Ketua Koalisi Pejalan Kaki, Alfred Sitorus.

Alfred menyebut, jembatan perlu terintegrasi dengan moda angkutan umum, agar masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung. “Skybridge Tanah Abang dikatakan bermanfaat, apabila langsung terintegrasi dengan angkutan umum lain,” tandasnya.

Saran tersebut ditanggapi Pemprov DKI, dengan mengintegrasikan jembatan-Stasiun Tanah Abang dengan membangun halte bus Transjakarta, serta penyediaan mikro bus di kawasan perdagangan tersebut.

Kesepakatan antara Pemprov DKI Jakarta dan PT Kereta Api Indonesia (KAI), terkait fasilitas sosial penunjang demi kenyamanan pengguna skybridge, sempat mengalami kendala. Dampaknya, peresmian skybridge mengalami penundaan.

Senior Humas PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 1 Jakarta, Edy Kuswoyo, permintaan pembangunan fasilitas itu, berdasarkan jumlah penumpang di Stasiun Tanah Abang. Tercatat saat ini, ada sekira 130 ribu penumpang per hari di Stasiun Tanah Abang. Dengan jumlah penumpang tersebut, dari perhitungan PT KAI, dibutuhkan gate tapping yang cukup banyak. Jika di stasiun biasa, total gate tapping maksimal tujuh. Untuk Stasiun Tanah Abang yang terintegrasi dengan JPM, jumlahnya harus 13 gate tapping, dengan alasan kelancaran arus pengguna jasa setiap harinya.

Arus pengguna jasa Kereta Rel Listrik (KRL) di Stasiun Tanah Abang, saatini berjalan lancar, walau di jam-jam tertentu bisa jadi sangat padat, karena keberadaanya sebagai salah satu stasiun transit di Jakarta. Peninjauan serta evaluasi terus dilakukan. Kini JPM Tanah Abang telah dibuka untuk masa uji coba sejak 7 Desember 2018. Di JPM ditempatkan 446 PKL, di kios berukuran sekira 1,5 meter kali dua meter.

Tercatat ada 159 PKL ditempatkan di Blok F karena keterbatasan tempat di skybridge. Pembayaran retribusi dimulai Januari 2019, sebesar Rp500 ribu. Retribusi tersebut, dinilai lebih murah bagi pedagang, mengingat biasanya mereka menyetor Rp2 juta ke preman, saat menggelar lapak di badan jalan.

Seorang pedagang, Riko, mengapresiasi inisiatif Pemprov DKI Jakarta, untuk menata ruang berjualan pedagang di Tanah Abang. Meski, kios di JPM jauh lebih kecil, namun lebih aman dari kejaran setoran preman, maupun Satpol PP bila ada razia. Penempatan kios berdasarkan undian, beberapa pedagang mendapatkan tempat cukup strategis karena berada dekat pintu stasiun. “Rezeki sudah ada yang mengatur,” tukas pedagang asal Sumatera Barat tersebut.

Operasionalisasi JPM, menjadikan upaya penertiban pedagang maupun kendaraan, yang masih memenuhi bawah JPM terus dilakukan. Harapannya, arus lalu lintas senantiasa lancar, meski pada jam sibuk maupun lengang. Masyarakat Jakarta tinggal menunggu peresmian JPM Tanah Abang yang dielu-elukan menjadi solusi pengendalian kemacetan di kawasan perbelanjaan pakaian itu. (Ant)

Lihat juga...