Kadin: Potensi Kebutuhan Singkong Industri Nasional Perlu Didata

Ilustrasi [CDN]

JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyatakan potensi dari kebutuhan komoditas singkong untuk industri umum dan pangan nasional harus dapat terdata dengan baik oleh pemerintah, misalnya kebutuhan yang terperinci akan tepung tapioka.

“Potensi akan kebutuhan singkong di dalam negeri ini sangat besar,” kata Ketua Komite Tetap Ketahanan Pangan Kadin Indonesia Franciscus Welirang dalam diskusi yang digelar di Menara Kadin, Jakarta, Rabu (12/12/2018).

Ia mengungkapkan bahwa Indonesia juga masih mengimpor komoditas produk singkong seperti untuk produksi tepung tapioka. Bahkan tercatat pernah mencapai sekitar satu juta ton pada 2012, kemudian pada 2016 sekitar 940 ribu ton, 2017 sekitar 740 ribu ton.

Sedangkan pada tahun 2018 ini hingga September tercatat sudah impor sekitar 200-300 ribu ton, kemungkinan sampai akhir tahun 2018 bisa mencapai sekitar 400-500 ribu ton.

Franciscus memaparkan singkong adalah komoditas yang terbagi atas dua kebutuhan yaitu untuk kebutuhan industri umum dan satu lagi adalah kebutuhan untuk industri pangan.

Ia mengungkapkan untuk kebutuhan umum, singkong dibutuhkan misalnya untuk industri kertas, industri tekstil, industri kayu lapis, serta untuk industri bioetanol di sektor energi.

Sementara untuk kebutuhan pangan bisa untuk beragam jenis, seperti untuk bahan pemanis, bahan makanan penganan ringan baik dalam bentuk keripik atau kue, hingga bahan komposit yang dibutuhkan untuk produksi mie.

Ketua Kompartemen Tetap Ketahanan Pangan Kadin itu juga mengingatkan bahwa singkong juga memiliki nilai komersial di berbagai bagiannya, seperti untuk daunnya bisa juga untuk bahan pangan organik yang menyehatkan.

Selain itu, kulit atau ampas singkongnya juga bisa digunakan atau diberdayakan untuk biogas.

Apalagi, ujar dia, pada saat ini ada kebutuhan baru yang menyeruak terkait singkong yaitu untuk industri energi biogas serta bahan plastik organik.

Franciscus juga menekankan pentingnya pembahasan mengenai hubungan antara petani dengan industri, atau istilahnya adalah kemitraan.

“Ini penting, tidak banyak yang tahu bahwa kemitraan ini dikontrol oleh pemerintah. Lembaga yang mengontrol ini adalah KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha),” paparnya.

Terdapat sistem dan standard prosedurnya untuk kemitraan tersebut agar petani diproteksi oleh pemerintah. [Ant]

Lihat juga...