Kadisdik Sumbar tak Ingin Ada Protes Akibat Kebijakan Kepsek

Editor: Koko Triarko

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatra Barat, Burhasman/ Foto: M. Noli Hendra 

PADANG – Kepala Sekolah (Kepsek) memiliki peranan yang sangat besar terhadap kualitas, serta semua potensi yang ada di sekolah. Sehingga, emiliki peran dan tanggung jawab terhadap sekolah tersebut.

“Kalau tidak diberi arahan, mana tahu kepala sekolahnya ada yang merasa ragu-ragu mengantarkan sekolah ke jalan seperti apa,” kata Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatra Barat, Burhasman, usai Rapat Koordinasi (Rakor) Intern Bidang Pendidikan bagi Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Luar Biasa (SLB), Kamis (27/12/2018).

Menurutnya, rakor tersebut perlu dilakukan, guna memberikan arahan dan pemahaman kepada para kepala sekolah, khususnya kepala SMK dan SLB.

Rapat Koordinasi Interen Bidang Pendidikan yang dibuka oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatra Barat, didampingi Kepala Bagian Perencanaan, Drs. Djondri Busafril, Kepala Bidang Pembinaan SMK, Drs. Syofrizal B, MT serta Kepala Bidang Pembinaan SLB, Irman.

Burhasman menyampaikan, sekolah merupakan unit pelaksana teknis, yaitu unit melaksanakan kebijakan teknis. Persoalan teknis tersebut bisa disampaikan melalui edaran, keputusan dan rapat koordinasi. Untuk itu, ke depan jangan ragu dalam membentuk kebijakan.

Ia menyebutkan, dalam pelaksanaan teknis tersebut, banyak sekali kebijakan, yaitu ada standar pelayanan minimal, standar pendidikan, kurikulum 13, program, kebijakan-kebijakan, integrasi.

Semua kebijakan teknis pada bidang pendidikan ini, Kadisdik mengharapkan kepada kepala sekolah harus melihatnya dalam satu kesatuan, dan tidak boleh terpecah, baik secara internal maupun teknis manejerial, termasuk juga mendayagunakan potensi yang ada di sekolah.

“Saya tidak ingin ada lagi persoalan protes orang tua murid akibat dari kebijakan yang dibuat oleh kepala sekolah. Sekarang kan sudah jelas, kalau mau membuat kebijakan berpijak pada aturan yang ada,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Pelaksana Rakor, Ibrahim, mengatakan, kegiatan rapat koordinasi interen bidang pendidikan itu, merupakan tindak lanjut rapat kerja yang dilakukan beberapa waktu yang lalu, sesuai dengan komitmen dibuat, yaitu sekolah membuat Rencana Penyusunan dan Anggaran Jangka Menengah ( RAPJM ), Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja Sekolah.

Menurutnya, dengan adanya rencana yang dibuat tersebut, akan lahir kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian standar pelayanan minimal, dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan di sekolah.

“Ada 142 kepala SMK dan SLB yang ikut tergabung dalam rakor tersebut,” ucapnya.

Dikatakannya, untuk memberikan pengetahuan seputar kebijakan, terutama yang berhubungan dengan teknologi informasi, Disdik menghadirkan pihak dari perusahaan teknologi ternama.

“Apa pun yang kita kerjakan ini, selalu berhubungan dengan teknologi. Jadi, kita dari panitia menilai menghadirkan perusahaan teknologi adalah upaya yang tepat, untuk diterima pengetahuannya oleh para kepala sekolah yang hadir,” ungkapnya.

“Intinya, ke depan setelah adanya rakor ini, akan ada evaluasi, untuk mengetahui sejauh mana kemampuan para kepala sekolah dalam pemanfaatan teknologi dalam mengambil kebijakan,” tegasnya.

Lihat juga...