Kanonisasi, Praktek Demokrasi dalam Sastra Indonesia

Editor: Mahadeva WS

339
Sastrawan Jamal D. Rahman (Foto Akhmad Sekhu)

JAKARTA – Sejarah perkembangan sastra Indonesia, telah diwarnai dengan berbagai kriteria kanonisasi yang berbeda-beda. Prosesnya, menimbulkan polemik dan perdebatan berkepanjangan, sehingga menguras energi para sastrawan, yang semestinya lebih fokus untuk berkarya.

Perbedaan kanonisasi, sebenarnya tidak perlu diperdebatkan. Semestinya kekurangan yang ada hanya perlu direvisi, untuk dilengkapi, karena kanonisasi tidak bersifat mutlak. Bahkan kononisasi, bisa merupakan praktek demokrasi dalam sastra Indonesia.

“Kanonisasi dalam sastra Arab tidak banyak diperdebatkan, tidak seperti perdebatan kanosisasi sastra di Barat, terutama di Amerika,” kata sastrawan, Jamal D. Rahman, kepada Cendana News, sesuai acara Debat Publik Kanon Sastra Indonesia dalam Kongres Kebudayaan Indonesia 2018 di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Senayan, Jakarta, Sabtu (8/12/2018) malam.

Lelaki kelahiran Lenteng Timur, Sumenep, Madura, 14 Desember 1967 itu menyebut, kanonisasi dalam sastra Arab, terjadi dan berlangsung sudah sangat lama sekali. “Kalau ada kekurangan direvisi dengan memunculkan gagasan-gagasan baru sebagai perbaikan atau tambahan terhadap kanonisasi lama yang dianggap masih kurang,” beber alumnus Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan, Sumenep, Madura dan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Dalam kanonisasi, kata Jamal, tidak perlu mengkhawatirkan praktik dukung mendukung kanon sastra. Terutama, sepanjang kita bisa bersikap demokratis. “Kita tidak memandang kanon sastra yang kita susun sebagai satu-satunya kanon, orang lain juga punya hak yang sama untuk membuat kanon sastra dengan argumennya sendiri,” ungkap salah seorang penyunting buku 33 Tokoh Sastra Indonesia Paling Berpengaruh, yang menuai kritik dari sejumlah kritikus dan sastrawan tersebut.

Jamal menyebut kanonisasi sastra di Indonesia, bisa dilakukan seperti yang selama ini terjadi. Dan kalau ada kekurangan, hal itu tinggal direvisi, cepat atau lambat, memang sepatutnya hal tersebut terjadi. “Prof. Dr. A. Teeuw sebenarnya melakukan kanonisasi sastra yang kurang-lebih sastra Indonesia dimulai dari Balai Pustaka, tapi kita tahu kemudian pandangan itu direvisi Claudine Salmon yang mengatakan sastra Indonesia dari sastra Tionghoa, karena orang-orang Tionghoa menulis sastra sebelum Balai Pustaka,” paparnya.

Pandangan Claudine Salmon dalam bukunya berjudul, Sastra Indonesia Awal Kontribusi Orang Tionghoa, disebut Jamal, boleh saja disetujui atau tidak setujui, dengan pandangannya. “Kanonisasi merupakan praktek demokrasi dalam sastra Indonesia,” tegasnya.

Jamal menekankan, bahwa tidak ada pakem dalam pembuatan kanonisasi sastra di belahan bumi mana pun. Mengenai kapan sastra Indonesia mengalami kanonisasi, Jamal meyebut, pertanyaan itu berbeda-beda tergantung kriteria yang digunakan. “Ada yang menggunakan kriteria kebaruan dalam sastra, yang kemudian mengatakan sastra Indonesia dimulai sastra Melayu, tapi ada juga yang mengatakan sastra Infonesia dari aksara Arab, dan masih banyak perbedaan pendapat lainnya,“ simpulnya.

Baca Juga
Lihat juga...