Kanonisasi, Praktek Demokrasi dalam Sastra Indonesia

Editor: Mahadeva WS

Sastrawan Jamal D. Rahman (Foto Akhmad Sekhu)

JAKARTA – Sejarah perkembangan sastra Indonesia, telah diwarnai dengan berbagai kriteria kanonisasi yang berbeda-beda. Prosesnya, menimbulkan polemik dan perdebatan berkepanjangan, sehingga menguras energi para sastrawan, yang semestinya lebih fokus untuk berkarya.

Perbedaan kanonisasi, sebenarnya tidak perlu diperdebatkan. Semestinya kekurangan yang ada hanya perlu direvisi, untuk dilengkapi, karena kanonisasi tidak bersifat mutlak. Bahkan kononisasi, bisa merupakan praktek demokrasi dalam sastra Indonesia.

“Kanonisasi dalam sastra Arab tidak banyak diperdebatkan, tidak seperti perdebatan kanosisasi sastra di Barat, terutama di Amerika,” kata sastrawan, Jamal D. Rahman, kepada Cendana News, sesuai acara Debat Publik Kanon Sastra Indonesia dalam Kongres Kebudayaan Indonesia 2018 di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Senayan, Jakarta, Sabtu (8/12/2018) malam.

Lelaki kelahiran Lenteng Timur, Sumenep, Madura, 14 Desember 1967 itu menyebut, kanonisasi dalam sastra Arab, terjadi dan berlangsung sudah sangat lama sekali. “Kalau ada kekurangan direvisi dengan memunculkan gagasan-gagasan baru sebagai perbaikan atau tambahan terhadap kanonisasi lama yang dianggap masih kurang,” beber alumnus Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan, Sumenep, Madura dan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Lihat juga...