Kasus Perdagangan Satwa Liar Meningkat

Editor: Mahadeva WS

Kasubdit Sumber Daya Genetika Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Dr. Ir. Moh. Haryono, M.Si - Foto Ranny Supusepa

JAKARTA – Kasus perdagangan satwa liar illegal di Indonesia mengalami peningkatan. Di 2015, tercatat ada 105 kasus perdagangan satwa liar ilegal. Jumlahnya meningkat menjadi 120 kasus di 2016, dan menjadi 225 kasus di 2017.

Kasubdit Sumber Daya Genetika Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Dr. Ir. Moh. Haryono, M.Si menyatakan, praktik kejahatan perdagangan satwa liar sudah berkembang. Misalnya penjualan satwa liar dengan sistem online. “Beberapa hari lalu, baru saja kami dari KLHK menemukan penyelundupan burung menggunakan paralon. Jadi burung-burung itu, dimasukkan ke dalam paralon yang kedua sisinya ditutup, dan hanya diberikan lubang yang sangat kecil. Cara mereka terus berkembang, sehingga kita juga harus semakin meningkatkan cara untuk menggagalkannya,” kata Haryono di Seminar Teknologi Genomik dan Forensik Molekular Satwa Liar, Rabu (19/12/2018).

Dari peningkatan metode dan upaya tindak kejahatannya, perlu diikuti peningkatan metode penanganan. Pemanfaatan teknologi analisa berbasis DNA, dipercaya akan mampu membantu pencegahan tindak kejahatan pada satwa liar. Hal tersebut akan semakin optimal, ketika pemerintah mendukung dengan mengeluarkan kebijakan, yang mendukung pencegahan kejahatan pada satwa liar.

“Kebijakan pemerintah harus terus disempurnakan, untuk mencegah punahnya satwa liar di habitat aslinya. Seperti Peraturan nomor 2 tahun 2018, tentang akses dan beneficiary sumber daya genetika spesies  liar yang disesuaikan dengan protokol Nagoya tahun 2013,” ujar Haryono lebih lanjut.

Langkah lain, yang dilakukan KLHK adalah, mengajukan perubahan pada UU Karantina, agar ada lokasi untuk KLHK melakukan pengawasan satwa liar di bandara maupun pelabuhan. “Jadi UU Karantina yang sekarang itu belum mengcover yang namanya satwa liar atau tumbuhan liar, belum mengcover ketentuan-ketentuan yang ada di konvensi-konvensi internasional. Apalagi secara genetika. Semoga kedepannya pengawasan kita akan semakin baik,” kata Haryono.

Untuk pengaplikasian aturan tersebut di daerah, Haryono menyebut, saat ini ada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), yang sedang dilakukan oleh pemerintah daerah. Penelitian dilakukan untuk mengkaji, apakah pembangunan disuatu tempat, memiliki potensi merubah keseimbangan ekosistem atau tidak. Setiap pembangunan berdampak, namun harus ada upaya untuk meminimalisirnya.

Direktur Wildlife Conservation Society (WCS) Indonesia Noviar Andayani – Foto Ranny Supusepa

Aplikasi genetika, tidak hanya membantu untuk penegakan hukum. Tetapi juga dapat digunakan untuk konservasi satwa liar. “Kita menggunakan aplikasi ini sebagai alat untuk mengidentifikasi, untuk memastikan, apakah spesies yang diperdagangkan berasal dari mana, dan apa statusnya. Apakah dilindungi atau tidak. Aplikasi ini juga dapat digunakan untuk memprediksi populasi spesies. Misalnya rasio antara jantan dan betina yang akan mempengaruhi kebijakan dalam pengelolaan habitat dari spesies tersebut,” tutur Direktur Wildlife Conservation Society (WCS) Indonesia, Noviar Andayani.

Penelitian yang berbasis pada DNA tersebut, dilakukan dengan mengambil sumber seperti darah, rambut, kotoran, urin tulang dan juga air liur. Kolaborasi dari semua pihak, sangat dibutuhkan pada pengaplikasian metode berbasis genetika tersebut. “Kita bukan hanya bicara tentang sumber daya peneliti saja, tapi juga alat-alat untuk melakukan penelitiannya. Jika hasil teknologi DNA ini bisa maksimal maka akan menjadi salah satu yang memperkuat penegakan hukum dan kebijakan pemerintah,” pungkasnya.

Lihat juga...