KB Ujung Tombak Orde Baru Tangani Masalah Kependudukan

Editor: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – 23 Desember adalah tanggal berdirinya Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI). Sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mempelopori gerakan Keluarga Berencana (KB) di Indonesia, yang menjadi ujung tombak kesuksesan Orde Baru dalam menangani masalah kependudukan.

PKBI  berdiri di era Orde Lama, tepatnya pada 23 Desember 1957, dilatarbelakangi oleh keprihatinan dari para tokoh masyarakat dan para ahli kesehatan terhadap berbagai masalah kependudukan dan tingginya angka kematian ibu di Indonesia.

Pada era Orde Lama, masyarakat cenderung melihat KB hanya sebagai upaya pembatasan kehamilan,  belum menyadari manfaat KB bagi peningkatan kualitas bangsa.

Masa keemasan KB  memang di era Orde Baru pada pemberintahan Presiden Soeharto. Bahkan dunia mengakui Presiden Soeharto telah berhasil mengatasi masalah kependudukan dengan Program KB.

Sebuah program untuk membatasi kelahiran dengan perencanaan jumlah keluarga yang dilakukan dengan penggunaan alat-alat kontrasepsi atau penanggulangan kelahiran seperti kondom, spiral, IUD, dan sebagainya. Jumlah anak dalam KB yang ideal adalah cukup dua. Gerakan ini mulai dicanangkan pada tahun akhir 1970-an.

Pak Harto Bersama Ibu Tien menyaksikan peserta KB di Kalimantan Timur tahun 1986. (Foto Istimewa)

Bukti dunia mengakui Presiden Soeharto berhasil mengatasi masalah kependudukan itu dapat disimak, sebagaimana dilansir dalam www.soeharto.co mengutip buku “Jejak Langkah Pak Harto 21 Maret 1988 – 11 Maret 1993”.  Disebutkan pada 8 Juni 1989, Presiden Soeharto menerima Hadiah Kependudukan PBB (United National Population Award) yang langsung dipersembahkan oleh Sekjen Javier Perez de Cuellar di Markas Besar PBB, New York.

Presiden Soeharto menilai bahwa penghargaan PBB itu mencerminkan keyakinan PBB dan masyarakat internasional tentang ketepatan kebijaksanaan ekonomi dan pembangunan Indonesia pada umumnya, dan program KB pada khususnya.

Hadiah tersebut adalah yang ketujuh kali semenjak Sidang Majelis Umum PBB mengambil keputusan 36/201 tanggal 17 Desember 1981 untuk mengadakan Hadiah Kependudukan PBB. Hadiah tahunan dipersembahkan kepada individu dan atau lembaga atas sumbangannya dalam membangkitkan kesadaran kemanusiaan dalam mengatasi masalah kependudukan dan cara penyelesaiannya.

Sejarah mencatat, untuk pertama kalinya, Hadiah Kependudukan PBB diberikan pada tahun 1983 kepada Indira Gandhi, Perdana Menteri India dan Qian Xinzhong dari Cina. Presiden Soeharto adalah Pemimpin Negara yang ketiga semenjak Indira Gandhi yang kemudian disusul oleh Hussain Muhammad Ershad dari Bangladesh yang memenangkan Hadiah untuk tahun 1987.

Kembali pada PKBI yang memang benar-benar menjadi ujung tombak kesuksesan Orde Baru dalam menangani masalah kependudukan. Pada Orde Lama begitu banyak perempuan hamil dan melahirkan berimplikasi terhadap kesehatan perempuan yaitu tingginya angka kematian ibu melahirkan bayi dan bayi baru lahir, yang semakin mendorong para pendiri PKBI untuk membentuk wadah gerakan keluarga berencana di Indonesia.

Proses pendirian PKBI diawali dari diskusi dengan Mrs. Dorothy Brush, anggota Field Service IPPF yang disusul oleh kunjungan Dr. Abraham Stone dan Margareth Sanger perwakilan Research Institute New York. Maka dr. Soeharto ketika itu sebagai dokter pribadi Presiden Soekarno, mulai memikirkan beberapa kemungkinan untuk mendirikan organisasi KB, yang pada akhirnya pada tanggal 23 Desember 1957 PKBI resmi berdiri.

Lihat juga...