hut

KB Ujung Tombak Orde Baru Tangani Masalah Kependudukan

Editor: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – 23 Desember adalah tanggal berdirinya Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI). Sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mempelopori gerakan Keluarga Berencana (KB) di Indonesia, yang menjadi ujung tombak kesuksesan Orde Baru dalam menangani masalah kependudukan.

PKBI  berdiri di era Orde Lama, tepatnya pada 23 Desember 1957, dilatarbelakangi oleh keprihatinan dari para tokoh masyarakat dan para ahli kesehatan terhadap berbagai masalah kependudukan dan tingginya angka kematian ibu di Indonesia.

Pada era Orde Lama, masyarakat cenderung melihat KB hanya sebagai upaya pembatasan kehamilan,  belum menyadari manfaat KB bagi peningkatan kualitas bangsa.

Masa keemasan KB  memang di era Orde Baru pada pemberintahan Presiden Soeharto. Bahkan dunia mengakui Presiden Soeharto telah berhasil mengatasi masalah kependudukan dengan Program KB.

Sebuah program untuk membatasi kelahiran dengan perencanaan jumlah keluarga yang dilakukan dengan penggunaan alat-alat kontrasepsi atau penanggulangan kelahiran seperti kondom, spiral, IUD, dan sebagainya. Jumlah anak dalam KB yang ideal adalah cukup dua. Gerakan ini mulai dicanangkan pada tahun akhir 1970-an.

Pak Harto Bersama Ibu Tien menyaksikan peserta KB di Kalimantan Timur tahun 1986. (Foto Istimewa)

Bukti dunia mengakui Presiden Soeharto berhasil mengatasi masalah kependudukan itu dapat disimak, sebagaimana dilansir dalam www.soeharto.co mengutip buku “Jejak Langkah Pak Harto 21 Maret 1988 – 11 Maret 1993”.  Disebutkan pada 8 Juni 1989, Presiden Soeharto menerima Hadiah Kependudukan PBB (United National Population Award) yang langsung dipersembahkan oleh Sekjen Javier Perez de Cuellar di Markas Besar PBB, New York.

Presiden Soeharto menilai bahwa penghargaan PBB itu mencerminkan keyakinan PBB dan masyarakat internasional tentang ketepatan kebijaksanaan ekonomi dan pembangunan Indonesia pada umumnya, dan program KB pada khususnya.

Hadiah tersebut adalah yang ketujuh kali semenjak Sidang Majelis Umum PBB mengambil keputusan 36/201 tanggal 17 Desember 1981 untuk mengadakan Hadiah Kependudukan PBB. Hadiah tahunan dipersembahkan kepada individu dan atau lembaga atas sumbangannya dalam membangkitkan kesadaran kemanusiaan dalam mengatasi masalah kependudukan dan cara penyelesaiannya.

Sejarah mencatat, untuk pertama kalinya, Hadiah Kependudukan PBB diberikan pada tahun 1983 kepada Indira Gandhi, Perdana Menteri India dan Qian Xinzhong dari Cina. Presiden Soeharto adalah Pemimpin Negara yang ketiga semenjak Indira Gandhi yang kemudian disusul oleh Hussain Muhammad Ershad dari Bangladesh yang memenangkan Hadiah untuk tahun 1987.

Kembali pada PKBI yang memang benar-benar menjadi ujung tombak kesuksesan Orde Baru dalam menangani masalah kependudukan. Pada Orde Lama begitu banyak perempuan hamil dan melahirkan berimplikasi terhadap kesehatan perempuan yaitu tingginya angka kematian ibu melahirkan bayi dan bayi baru lahir, yang semakin mendorong para pendiri PKBI untuk membentuk wadah gerakan keluarga berencana di Indonesia.

Proses pendirian PKBI diawali dari diskusi dengan Mrs. Dorothy Brush, anggota Field Service IPPF yang disusul oleh kunjungan Dr. Abraham Stone dan Margareth Sanger perwakilan Research Institute New York. Maka dr. Soeharto ketika itu sebagai dokter pribadi Presiden Soekarno, mulai memikirkan beberapa kemungkinan untuk mendirikan organisasi KB, yang pada akhirnya pada tanggal 23 Desember 1957 PKBI resmi berdiri.

PKBI sangat percaya bahwa keluarga adalah pilar utama untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Keluarga disini dalam arti, yakni keluarga yang bertanggung jawab dalam dimensi kelahiran, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan masa depan.

Dalam konteks untuk menghadapi berbagai permasalahan kependudukan dan kesehatan reproduksi, PKBI menyatakan bahwa pengembangan berbagai programnya didasarkan pada pendekatan yang berbasis hak sensitif gender dan kualitas pelayanan serta keberpihakan kepada masyarakat miskin serta marginal melalui semboyan “berjuang untuk pemenuhan hak-hak seksual dan kesehatan reproduksi”.

Kiprah PKBI memang sangat terlihat dari kepekaan dan kepeduliannya terhadap masalah kesehatan perempuan. Pada gilirannya menyadarkan masyarakat untuk menempatkan KB dalam perspektif yang lebih luas, yaitu kesehatan reproduksi.

Kerja keras yang terus menerus membuahkan pengakuan dunia terhadap eksistensi PKBI. Pada tahun 1969 PKBI mencatat sejarah baru sebagai anggota penuh IPPF atau International Planned Parenthood Federation, sebuah lembaga federasi internasional beranggotakan 184 negara yang memperjuangkan pemenuhan hak dan kesehatan seksual serta reproduksi bagi masyarakat di seluruh dunia.

Melalui lima dasawarsa PKBI, kini sudah berada di 26 Provinsi mencakup 249 kabupaten/ kota di Indonesia. Tantangan PKBI sekarang dan ke depan adalah terus konsisten dan berinovasi dalam memperjuangkan hak-hak kesehatan seksual dan reproduksi untuk seluruh masyarakat khususnya untuk kelompok yang terpinggirkan.

Dalam perkembangannya sekarang, PKBI mempunyai visi yaitu sebagai Pusat Unggulan atau Center of Excellence Pengembangan Program dan Advokasi Kesehatan Seksual dan Reproduksi yang mandiri pada tahun 2020.

Sedangkan misi PKBI, di antaranya, yaitu pertama, mengembangkan pusat informasi, edukasi dan konseling serta pelayanan kesehatan seksual maupun reproduksi  yang ditekankan pada pelayanan KB berkualitas. Berbasis hak dan berperspektif gender, melalui peningkatan peran PKBI yang profesional, kredibel, mandiri dan berkelanjutan.

Kedua, memberdayakan masyarakat, agar mampu mengambil keputusan terbaik bagi dirinya dan berperilaku bertanggungjawab dalam hal kesehatan seksual dan reproduksi. Ketiga, mempengaruhi para pengambil kebijakan untuk memberikan dukungan dan komitmen atas terjaminnya pemenuhan hak-hak seksual dan reproduksi.

Ada pun PKBI mempunyai banyak strategi, antara lain, yaitu mengembangkan model-model dan standar pelayanan kesehatan seksual serta reproduksi yang berkualitas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Strategi kedua, memberdayakan masyarakat untuk memperjuangkan hak seksual dan reproduksi bagi dirinya dan orang lain. Strategi ketiga, mengembangkan Upaya Pencegahan dan Penanggulangan IMS, HIV dan AIDS.

Strategi keempat, melakukan advokasi di semua tingkatan organisasi khususnya kepada para pengambil kebijakan untuk menjamin pemenuhan hak kesehatan seksual  serta reproduksi. Terakhir, strategi kelima, yakni meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya organisasi.

Lihat juga...