Kebijakan Moratorium Bukan Solusi Atasi Masalah BMI

Editor: Satmoko Budi Santoso

MATARAM – Kebijakan pemerintah melakukan moratorium pengiriman Buruh Migran Indonesia (BMI) khususnya BMI perempuan dinilai bukan sebagai solusi mengatasi permasalahan yang dihadapi BMI selama ini. Seperti kasus kekerasan, penganiayaan, dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

“Moratorium bukan jawaban atas permasalahan yang selama ini dihadapi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau BMI, karena tidak dibarengi solusi,” kata Ketua Solidaritas Perempuan (SP) Mataram, Eli Sukemi, Minggu (23/12/2018).

Mengingat akibat kebijakan tersebut, banyak masyarakat yang tadinya menggantungkan hidup dari bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga (PRT) menganggur, dan tidak bisa lagi berangkat ke luar negeri.

Kebijakan tersebut justru menimbulkan persoalan baru, misalnya banyak masyarakat yang akhirnya nekat berangkat bekerja ke luar negeri melalui jalur non prosedural dan terjebak menjadi BMI ilegal termasuk TPPO.

“Mengatasi dan membenahi permasalahan BMI seharusnya lebih ditekankan pada upaya perbaikan tata kelola birokrasi yang mengurus ketenagakerjaan. Mulai dari proses perekrutan, pemberangkatan hingga penempatan kerja, bukan melakukan moratorium,” katanya.

Karena itu, SP Mataram bersama SP pusat, meminta kepada pemerintah untuk mencabut kebijakan moratorium pengiriman BMI. Terutama perempuan ke luar negeri dan membenahi tata kelola TKI di NTB.

Lebih lanjut Eli menambahkan, berdasarkan data SP Mataram, kasus yang ditangani menunjukkan cukup tinggi. Penempatan non prosedural terhadap BMI juga terjadi di beberapa wilayah dengan negara tujuan Arab Saudi yaitu sebanyak 36% dengan modus visa umroh dan cleaning service serta beberapa negara Timur Tengah lain.

Selain menjadi korban penempatan non prosedural, BMI juga menjadi korban perdagangan manusia atau TPPO. Maraknya kasus ini turut dipicu oleh terbitnya kebijakan Kepmenaker No. 260/2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Pada Pengguna Perseorangan di 19 Negara Timur Tengah. Dengan dalih menurunkan angka kasus dan permasalahan yang menimpa BMI khususnya di kawasan Timur Tengah.

Tapi, faktanya, lanjut Eli, kompleksitas persoalan BMI yang bekerja di negara Timur Tengah pasca penerapan kebijakan ini justru semakin meningkat. Bentuk pelanggaran yang mengeksploitasi perempuan semacam ini merupakan pola atau modus dari TPPO atau trafficking yang dilakukan oleh pelaku baik PPTKIS, oknum pemerintah, majikan, maupun keluarga.

Sebelumnya, anggota Komisi V DPRD NTB, Kasdiono, menyatakan dengan disahkan UU No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) menggantikan UU No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri (PPTKILN) diharapkan perlindungan terhadap TKI atau BMI bisa akan lebih baik. Khususnya, saat proses perekrutan, pemberangkatan, maupun saat sudah bekerja hingga kembali pulang.

Lihat juga...