Kekompakan Dibutuhkan untuk Meratakan Pembangunan Infrastruktur

182
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, -Dok: CDN

BANDUNG – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, menginginkan seluruh insan di Kementerian PUPR, dapat senantiasa menjaga kekompakan. Hal itu dibutuhkan, untuk menuntaskan pembangunan infrastruktur yang merata di Tanah Air.

“Saya mengajak kita semua untuk terus bekerja sama dan menjaga kekompakan, dalam menyelesaikan pembangunan infrastruktur yang merata, hingga ujung pelosok wilayah Indonesia, sebagai bentuk kehadiran pemerintah mengejawantahkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Basuki Hadimuljono, dalam acara Upacara Peringatan Hari Bakti PU ke-73, di Bandung, Jawa Barat, Senin (3/12/2018).

Dalam acara, Bakti PUPR Bangun Infrastruktur Mempersatukan Bangsa, Basuki mengingatkan, tepat 73 tahun yang lalu, 21 orang pegawai yang ditugasi menjaga Gedung Sate di Bandung, yang merupakan gedung Departemen Pekerjaan Umum saat itu, menghadapi serangan pasukan sekutu. Peristiwa heroisme tersebut, mengakibatkan tujuh orang pegawai PU gugur, yakni Didi Hardianto Kamarga, Muchtaruddin, Soehodo, Rio Soesilo, Soebengat, Ranu, dan Soerjono. Mereka kini dikenal sebagai Pahlawan Sapta Taruna.

“Kekompakan dan semangat juang yang luar biasa dari Pahlawan Sapta Taruna tersebut selalu menjadi inspirasi setiap insan PUPR dalam menjalankan tugas, khususnya pada saat ini, di mana pembangunan infrastruktur telah menjadi prioritas dalam rangka mengejar ketertinggalan dari bangsa-bangsa lain,” ucapnya.

Basuki menyebut, berbagai capaian Kementerian PUPR telah dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Tidak sedikit yang mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Namun hal tersebut, dinilai jangan membuat cepat puas diri. Menteri PUPR menginginkan, berbagai terobosan baru dan lompatan, agar mampu bersaing dengan negara-negara lain. Percepatan pembangunan infrastruktur, hanya dapat dilakukan dengan dukungan hasil riset dan teknologi modern.

“Infrastruktur yang dibangun, tidak lagi hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan dasar, namun harus ditujukan untuk mendorong peningkatan daya saing bangsa ini,” tandasnya.

Untuk itu, pelaksanaan pembangunan, harus didasarkan atas proses pemrograman yang terencana dengan baik, dan kepemimpinan yang kuat. Bila tidak, pembangunan hanya akan tersebar namun tidak bersinergi, sehingga ke depannya juga tidak akan berdampak signifikan. Menteri Basuki menginginkan, seluruh jajarannya, harus mampu menjadi manajer infrastruktur. Bukan sekadar manajer konstruksi, guna memastikan bahwa pembangunan infrastruktur dapat diselesaikan dengan tepat mutu, tepat waktu, tepat biaya, dan tepat manfaat.

“Pada akhir 2018 ini, saya kembali menekankan agar kita fokus menyelesaikan pekerjaan yang sudah diprogramkan, dan menjaga komitmen untuk mencapai prognosis sebesar 93 persen, sesuai target yang disampaikan,” tegasnya.

Diingatkan juga, di 2019 mendatang, Kementerian PUPR diberikan amanah alokasi anggaran sebesar Rp110,7 triliun, yang merupakan alokasi terbesar dari seluruh kementerian dan lembaga. Amanah tersebut, menuntut semua pihak untuk terus meningkatkan kompetensi, terus menjaga integritas dengan selalu bersikap jujur, konsisten dan tegas menjalankan aturan. Insan PUPR, harus mampu memecahkan setiap persoalan dengan nyata, dalam rangka membangun konektivitas untuk mempersatukan Indonesia, menyediakan tempat tinggal yang layak, meningkatkan ketahanan pangan dan air untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. (Ant)

Baca Juga
Lihat juga...