Keluarkan Pergub, Koster Larang Penggunaan PSP

Editor: Mahadeva

Gubernur Bali Wayan Koster.-Foto: Sultan Anshori.

DENPASAR – Gubernur Bali, Wayan Koster, tegas melarang penggunaan Plastik Sekali Pakai (PSP). Hal itu telah diatur dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur Bali No.97/2018, tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai.

Koster menyebut, Pergub 97/2018, sesuai dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, yang diterapkan dengan konsep kearifan lokal Sad Kerthi. Penerapannya, dengan mengembangkan tata kehidupan Krama Bali, menata wilayah dan lingkungan yang hijau, indah dan bersih dalam rangka menjaga keagungan, kesucian dan taksu Alam Bali. “Dalam Peraturan Gubernur ini, ada tiga bahan yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik yang dilarang, yaitu kantong plastik, polysterina (styrofoam), dan sedotan plastik,” kata Koster, Rabu, (26/12/2018).

Pergub tersebut mewajibkan, setiap produsen, distributor, pemasok dan setiap pelaku usaha, untuk memproduksi, mendistribusikan, memasok dan menyediakan pengganti (substitusi) bahan Plastik Sekali Pakai (PSP). Pergub juga melarang, untuk memproduksi, mendistribusikan, memasok dan menyediakan PSP. Produk hukum tersebut, menjadi bentuk kepedulian semua pihak dalam menjaga lingkungan.

Dari perencanaan yang dilakukan, penerapan pergub  tersebut, diyakini dapat mengurangi sampah plastik antara 60 hingga 70 persen, dalam waktu satu tahun ke depan. Pemprov Bali, memberi waktu enam bulan bagi setiap produsen, pemasok, pelaku usaha dan penyedia PSP, untuk menyesuaikan usahanya. Batasan waktu tersebut, terhitung sejak Pergub diundangkan, yakni 21 Desember 2018 lalu. “Walaupun masa transisinya enam bulan, kalau bisa lebih cepat dilakukan, tidak perlu menunggu waktu enam bulan,” ujar Koster.

Pergub Pembatasan Timbulan Sampah, menjadi produk hukum ketiga yang diterbitkan Gubernur Wayan Koster, setelah 2,5 bulan menjabat. Sebelumnya, telah diterbitkan, Pergub Bali No.79/2018, tentang Hari Penggunaan Busana Adat Bali dan Pergub Bali No.80/2018, tentang Perlindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara dan Sastra Bali.

Lihat juga...