Kelulusan CPNS Warga Sijunjung Dibatalkan Mendadak

Editor: Mahadeva

Nina Susilawati/Foto: Ist/ M Noli Hendra

SIJUNJUNG – Seorang peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), di Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat,  mengalami pembatalan kelulusan. Pembatalan diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Sijunjung, setelah peserta selesai mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) atau seleksi tahap kedua.

Alasan yang menjadi dasar pembatalan tersebut adalah, dianggap tidak menyertakan ijazah, sesuai dengan kebutuhan formasi. Pembatalan itu dialami, Nina Susilawati (32), peserta seleksi CPNS untuk menjadi guru Sekolah Dasar (SD). Menurut Nina, pemerintah membatalkan kelulusan tersebut lantaran ijazah S1-nya berlatar Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI). Sementar formasi tersebut mensyaratkan Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD).

“Saya kecewa, perjuangan saya untuk menjadi PNS terasa sia-sia, hasil kelulusan seleksi dibatalkan Pemda ditantatangani Bupati Sijunjung. Ini sungguh tidak adil,” kata ibu dua anak tersebut sambil terisak, Senin (31/12/2018).

Sebelum mendaftar, Nina mengaku sempat mendatangi BKD Kabupaten Sijunjung, untuk menanyakan langsung kepada Kepala BKD Sijunjung Musprianti mengenai persyaratan tersebut. Pertemuan dilakukan pada 17 September lalu. “Saya tanyakan linierisasi ijazah dan gelar saya dengan ketersediaan formasi CPNS di Sijunjung, Waktu itu beliau (Kepala BKD) langsung berkordinasi dan mengizinkan, sah ikut mendaftar. Karena dasar itulah, akhirnya saya ikut mendaftar di Pemkab Sijunjung dan sampai akhirnya saya lolos hingga tahap SKB,” tambahnya.

Surat pengumuman pembatalan CPNS yang diterima Nina/Foto: Ist / M Noli Hendra

Akan tetapi, semua mimpi Nina kandas seketika, saat surat pembatalan tiba-tiba muncul website sijunjung.co.id pada Sabtu, (29/12/2018) pagi. “Bayangkan, saya menunggu hasil kelulusan SKB, tau-taunya yang datang malah pengumuman pembatalan kelulusan,” tandasnya.

Senada dengan Nina, suaminya, Yulicef Anthony, mengaku, juga telah berusaha mempertanyakan hal itu kepada Sekda Sijunjung. Dengan harapan supaya linierisasi PGSD dan PGMI tidak serta-merta dipersoalkan secara mendasar untuk pembatalan. Anton juga solusi jerih payah yang dilakukan istirnya. Dari upaya tersebut, disarankan menemui Kepala BKD Sijunjung, dan Sabtu (29/12/2018) sore, bertemu di salah-satu tempat daerah Muaro.

“Saya sudah berusaha menjelaskannya pada Kepala BKD Sijunjung (Musprianti), dengan menunjukan berkas pendukung linierisasi PGSG/PGMI, sebagaimana diterbitkan Kementerian Agama RI. Tapi, pihak BKD bersikukuh, jika pelamar atas nama Nina Susilawati tetap gugur, namun juga akan diupayakan solusi terbaik. Stres istri saya gara-gara ini,” kata Anton.

Saat ini, Anton terus berjuang mencari keadilan kesana kemari. Anton juga meminta dukungan dari semua kalangan, agar isterinya tidak dikorbankan begitu saja, dalam proses seleksi CPNS 2018. Khususnya kepada BKN, Anton berharap, adanya kebijakan hingga haknya tidak terenggut sia-sia. Sejalan dengan itu, tengah dipersiapkan seluruh dokumen untuk memperjuangkan nasib istrinya. “Kami recananya akan lapor juga ke Ombusman, dan PTUN, sekiranya nanti pada pengumuman akhir tetap dikorbankan,” tandas Anton.

Sebelumnya, surat pembatalan kelulusan peserta seleksi CPNS atas nama Nina Susilawati, dengan nomor peserta 540812300422, dikeluarkan pada 27 Desember 2018, oleh Bupati Sijunjung, Yuswir Arifin. Dalam surat itu dijelaskan, jika berdasarkan huruf G angka 2 huruf j lampiran PermenPAN-RB No.36/2018, tentang kriteria penetapan kebutuhan PNS dan pelaksanaan CPNS 2018. Kemudian surat Menpan-RB nomor B/687/S.SM.01.00/2018 tanggal 19 Desember 2018, perihal penyelesaian terhadap peserta seleksi CPNS 2018 yang tidak memenuhi persyaratan, dengan ini disesuaikan pembatalan hasil SKD dan hasil SKB atas nama Nina Susilawati dengan pendidikan S1 PGMI formasi guru kelas ahli pertama yang berlokasi di SDN 40 Muaro Takung.

Karena kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan keputusan Menpan-RB No.217/2018, tertanggal 30 Agustus tentang kebutuhan pegawai ASN dilingkup Kabupaten Sijunjung 2018. Seharusnya, kualifikasi pendidikan untuk formasi tersebut adalah S1 PGSD. “Ya, sudah dijelaskan semuanya di sini (surat pembatalan),” kata Sekretaris Daerah Kabupaten Sijunjung, Zefnihan, yang membenarkan pembatalan tersebut, melalui pesan WhatsApps.

Selain itu, Zefnihan menyebut, input data online yang dimasukkan pelamar bersangkutan, saat mendaftar adalah PGSD, sesuai dengan formasi Menpan-RB. “Faktanya, yang bersangkutan PGMI (ijazah),” tambahnya. Terkait jurusan ini PGSD atau pun PGMI, surat Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama di 2012, telah menjelaskan, program studi PGMI pada Perguruan Tinggi Agama Islam.

Inti surat tersebut menyebut, bahwa lulusan PGMI memiliki kompetensi yang sama dengan lulusan PGSD, karena kurikulum yang digunakan PGMI adalah kurikulum PGSD. Dengan pengetahuan dan keterampilan mendidik agama. “Kalau soal itu, kami tidak memiliki kewenangan. Verifikasi secara bertahap terhadap input data online dan faktual dilakukan oleh MenPan-RB,” tutupnya.

Lihat juga...