KKP Dorong Pemberdayaan Keluarga Nelayan di Pantai Timur Lamsel

Editor: Satmoko Budi Santoso

LAMPUNG – Pemanfaatan laut untuk kesejahteraan menjadi perhatian bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Pelaksana tugas Direktur Perizinan dan Kenelayanan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP, DR. Agus Suherman, S.Pi, M.Si, menyebut, pengembangan usaha penangkapan diperlukan adanya dukungan dan peran serta dari seluruh pemangku kepentingan.

Selama ini pengembangan usaha penangkapan ikan ditentukan oleh beberapa faktor utama di antaranya ketersediaan sumber daya ikan, teknologi penangkapan, input produksi, permodalan dan akses pemasaran.

Program pemberdayaan keluarga nelayan, dapat menjadi alternatif baru guna meningkatkan pendapatan keluarga melalui diversifikasi usaha ekonomi produktif. Pemberdayaan keluarga nelayan pada hakikatnya diarahkan untuk mengembangkan dan mematangkan potensi yang ada pada masyarakat nelayan.

Program pemberdayaan dan perlindungan nelayan dilakukan dengan mengembangkan usaha nelayan termasuk menggandeng sejumlah himpunan bank negara melalui kredit mikro.

“Kegiatan diversifikasi dan pengembangan usaha bagi keluarga nelayan dilakukan dengan pelatihan dan praktik pengolahan ikan yang menjadi potensi produk unggulan bagi nelayan pegiat industri rumahan,” terang Pelaksana Tugas Direktur Perizinan dan Kenelayanan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Agus Suherman, di Desa Ketapang Laut, Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan (Lamsel), Senin (17/12/2018).

DR. Agus Suherman, S.Pi, M.Si, pelaksana tugas Direktur Perizinan dan Kenelayanan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP – Foto Henk Widi

KKP bekerjasama dengan lembaga keuangan bank di antaranya BRI, Bank Mandiri, PT.Pegadaian juga menggandeng Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan. Selain itu sejumlah asuransi dari PT. Jasindo dilibatkan dalam kegiatan Diversifikasi dan Pengembangan Usaha bagi nelayan di wilayah pesisir timur Lampung tersebut.

Keberadaan bank serta lembaga keuangan disebutnya bisa menjadi pilihan dalam penyediaan permodalan bagi nelayan. Sejumlah pelatihan juga dilakukan untuk memberikan motivasi wirausaha dan kompetensi untuk menciptakan serta mengembangkan usaha ekonomi produktif sebagai mata pencaharian alternatif.

Pengembangan usaha nelayan pada kegiatan expo dan gerai pendanaan, disebut Agus Suherman, akan memudahkan nelayan untuk mengajukan kredit lembaga keuangan perbankan dan non perbankan.

Melalui kegiatan pengembangan usaha nelayan tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah usaha nelayan dan keluarga nelayan melalui peningkatan kemampuan usaha. Selain itu perluasan dan penganekaragaman usaha yang didukung dengan kemudahan akses permodalan yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Salah satu materi pelatihan yang diberikan kepada sejumlah ibu rumah tangga nelayan di antaranya pengolahan ikan. Hasil tangkapan ikan segar nelayan yang melimpah, disebut Agus Suherman, bisa diolah dengan sistem pengawetan.

Pengawetan yang dilakukan diantaranya menggunakan asap cair untuk menghindari penggunaan zat kimia berbahaya. Pelatihan pengolahan ikan tersebut diakui Agus Suherman akan menjadi nilai tambah bagi nelayan termasuk sektor usaha kuliner berbahan ikan jenis kerupuk serta abon ikan.

“Selain upaya pemberdayaan nelayan yang melaut dengan bantuan alat tangkap, permodalan bagi kaum wanita keluarga nelayan, juga diberi pelatihan dan alat pengolahan,” cetus Agus Suherman.

Pada kegiatan expo bagi nelayan di Lamsel tersebut, Sudin, anggota Komisi IV DPR RI yang hadir menyebut, sebagai komisi yang membidangi pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan dan pangan, ia sangat memberi perhatian kepada nelayan Lampung.

Melalui kegiatan tersebut, legislator asal Lampung tersebut berharap, nelayan bisa memperoleh peningkatan hasil dari perikanan tangkap dan perikanan budidaya.

Sudin, anggota komisi IV DPR RI – Foto Henk Widi

“Salah satu bentuk bantuan kepada nelayan adalah permodalan, alat tangkap, alat penyimpanan serta bantuan pelatihan kepada kaum wanita nelayan,” terang Sudin.

Sudin juga menyebut, kurangnya fasilitas penyimpanan ikan segar hasil tangkap nelayan. Belum memadai. Sejumlah nelayan menyimpan ikan dalam styrofoam diisi es. Kondisi tersebut, diakuinya, akan membuat ikan yang dijual memiliki kualitas kurang baik.

Kondisi tersebut membuat komisi IV mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) agar bisa menyediakan fasilitas agar kualitas ikan tetap baik. Usulan disebutnya bisa direalisasikan dengan memberikan bantuan berupa box pendingin permanen bagi nelayan.

Potensi laut berupa budidaya rumput laut, disebut Sudin, juga terlihat cukup melimpah di pesisir pantai Timur Lampung.

Ia menyebut, jika pembudidaya cukup banyak, maka ia akan mendatangkan investor. Investor tersebut bisa dengan membuat pabrik pengolahan rumput laut di wilayah Ketapang. Keberadaan pabrik pengolahan rumput laut harus didukung dengan pasokan hasil panen rumput laut yang dikembangkan nelayan Ketapang.

Belum adanya fasilitas Tempat Pelelangan Ikan (TPI) diakui Sudin membuat komisi IV akan mengusulkan ke KKP untuk mengalokasikan anggaran bagi pembangunannya. Koordinasi dengan pihak pemerintah daerah untuk menyediakan lahan bagi pembangunan fasilitas TPI nelayan Ketapang.

Selain fasilitas TPI hal penting bagi nelayan di wilayah tersebut adalah akses air bersih yang berfungsi untuk menjaga higienisitas ikan tangkapan serta pengolahan ikan.

Lihat juga...