KLHK Sudah Lepaskan 5,4 Juta Ha Hutan untuk Sawit

Perkebunan sawit, ilustrasi -Dok: CDN

JAKARTA – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), telah melepaskan areal untuk perkebunan sawit dari kawasan hutan. Luas lahan yang dilepas mencapai 5.418.413 hektare (ha). Pelepasan, dilakukan guna mendukung program pembangunan nasional, dan peningkatan kesejahtraan masyarakat melalui subsektor perkebunan.

Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK, Sigit Hardwinarto, mengatakan, pelepasan kawasan hutan tersebut dilakukan dari 1987 sampai dengan akhir 2018. “Berkenaan dengan pembukaan kawasan hutan seluas dua juta ha di Kalimantan Tengah untuk perkebunan sawit, perlu disampaikan bahwa menurut data KLHK, untuk provinsi tersebut telah dilepaskan kawasan hutan seluas 978.355 ha,” kata Sigit, Jumat (28/12/2018).

Pelepasan kawasan tersebut, adalah pelepasan kawasan hutan untuk perizinan perkebunan lama, yang masih dalam proses. Secara nasional, terdiri dari permohonan pelepasan kawasan hutan untuk penyelesaian perbedaan tata ruang seluas 1.287.145 ha, serta pelepasan kawasan hutan dari permohonan reguler seluas 1.687.384 ha.

Sehingga total permohonan pelepasan kawasan hutan untuk perizinan perkebunan, yang sedang diproses secara nasional seluas 2.974.529 ha. Untuk Provinsi Kalimantan Tengah, permohonan pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan, yang telah menjadi kebun kelapa sawit akibat perbedaan tata ruang, seluas 1.024.432 ha. Sementara untuk permohonan reguler seluas 403.519 ha. Dengan demikian, seluruh perizinan yang sedang diproses di Provinsi Kalimantan Tengah seluas 1.427.951 ha bukan dua juta hektare, sebagaimana diinformasikan pemerintah daerah setempat.

Sigit menyebut, pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan, diproses berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.60/2012, Jo. PP No.104/2015, yang menyatakan, kawasan hutan yang dapat dilepas adalah kawasan hutan yang tidak berhutan (tidak produktif). Hal itu, untuk mencegah terjadinya deforestasi.

Untuk memperkuat pencegahan deforestasi, diterbitkan Instruksi Presiden (Inpres) No.8/2018, tentang Penundaan dan Evaluasi Perijinan Perkebunan Kelapa Sawit, Serta Peningkatan Produktifitas Perkebunan Kelapa Sawit. Dalam Inpres tersebut dinyatakan, permohonan perkebunan sawit baru, ditunda (moratorium) selama tiga tahun. Masa moratorium, dipergunakan untuk mengevaluasi pembangunan perkebunan kelapa sawit, yang telah dilepaskan dari kawasan hutan.

Sebagai tindak lanjut pengaturan pelepasan kawasan hutan, KLHK menerbitkan Peraturan Menteri LHK No.P.96/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018, tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi. Peraturan tersebut menyatakan, permohonan pelepasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK), untuk perkebunan kelapa sawit, yang telah diajukan sebelum berlakunya Inpres No.8/2018, hanya dapat diproses pada kawasan HPK yang tidak berhutan (tidak produktif).

Dengan adanya kebijakan pelepasan kawasan hutan untuk pembangunan perkebunan, sebagaimana tertuang dalam PP No.104/2015, Inpres No.8/2018, dan Peraturan Menteri LHK No.P.96/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018, yang sangat menekankan pencegahan deforestasi. Maka, kebijakan tersebut merupakan langkah koreksi (corrective action) dari regulasi sebelumnya.

Koreksi dilakukan, sebagai wujud komitmen Indonesia dalam tindakan pengendalian perubahan iklim, untuk menurunkan emisi (gas rumah kaca), sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Paris yang telah diratifikasi dengan Undang-undang No.16/2016. (Ant)

Lihat juga...