Korban Bencana di Sulteng Harap Hadirnya Pemerintah

Ilustrasi - Pengungsi -Dok: CDN

PALU – Tanah retak/patah, lumpur mengering, puing bangunan berserakan, masih membekas di beberapa wilayah di Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, pascabencana gempa, tsunami dan likuifaksi, pada Jumat 28 September 2018.

Hampir tiga bulan berlalu, pascabencana yang melululantakkan sebagian wilayah kota madya Palu dan dua kabupaten di provinsi yang dipimpin Gubernur Longki Djanggola.

Pascabencana, warga masih berada di tenda-tenda pengungsian, mereka menanti kepastian janji akan direlokasi dari permukiman sebelumnya, yang terdampak bencana. Walaupun, sebagian korban bencana gempa, tsunami dan likuifaksi di tiga daerah itu telah menempati hunian sementara.

“Warga masih bertanya-tanya, di mana rencana tempat relokasi,” ucap Ketua RT01/RW 05, Kelurahan Petobo, Abdul Naim.

Kelurahan Petobo menjadi salah satu daerah terdampak gempa dan likuifaksi terparah, saat bencana itu menghantam. Menurut Naim, warga sangat membutuhkan informasi mengenai relokasi permukiman dari pemerintah. Hal itu karena warganya yang kurang lebih sekitar 68 jiwa atau sekitar 18 kepala keluarga, tidak lagi memiliki tempat tinggal.

Ia mengaku, sebagian warga masih memiliki lahan yang di wilayah Petobo yang tidak terdampak lumpur, dan dapat digunakan untuk pembangunan tempat tinggal.

Namun, warga enggan menggunakan lahan mereka karena lokasi dekat dengan jalur patahan gempa serta terdampak likuifaksi. “Warga trauma berat dan takut. Tidak mau karena lokasinya dekat dengan jalur gempa dan terdampak lumpur,” ujarnya.

Dia juga menyebutkan, bahwa warga membutuhkan penjelasan dari pemerintah mengenai gempa dan lahan-lahan relokasi apakah rawan dari gempa atau tidak. “Sebaiknya ada penjelasan dari pemerintah kepada warga mengenai gempa,” katanya.

Data Pemerintah Kelurahan Petobo, menyebutkan terdapat 2.300 jiwa dari 579 kepala keluarga yang mengungsi, atau terdampak likuifaksi. Sementara jumlah keseluruhan warga Petobo kurang lebih 13.000 jiwa dari 579 kepala keluarga.

Bangunan gedung yang terdampak gempa dan likuifaksi kurang lebih sekitar 5.000, telah termasuk rumah-rumah warga di kelurahan itu.

Kini, warga berharap, pemerintah segera membangun kesejahteraan warga pascabencana itu, termasuk memberikan informasi kepastian relokasi.

Kondisi ini juga dialami warga di Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala. Salah seorang tokoh masyarakat Kecamatan Sirenja, Tasrifin Rajamusu, berharap adanya bantuan pemerintah mengenai pembangunan kembali hunian permanen.

“Ada beberapa lokasi yang bisa dipilih. Asal tidak jauh dari pantai, yang penting aman dihuni. Jangan jauhkan nelayan dari laut, karena sandaran hidup kami hanya di laut,” kata Tasrifin.

Belum adanya kejelasan mengenai hal itu, membuat korban mengeluh dan tidak tahu mau mengadu ke siapa. Nasib dan masa depan seakan buram pascabencana. Akibatnya, warga berusaha sendiri, bangkit sendiri dari keterpurukan tanpa menunggu dari pemerintah.

“Kami harus bangkit, menunggu Huntara dari pemerintah sampai kapan belum ada kejelasan. Tidak mungkin kami terus menerus tidur di tenda seadanya. Sudah tidak layak lagi, karena malam hari pasti air laut naik menggenangi lapangan dan tenda pengungsian. Lapangan bola Desa Tompe dijadikan tempat Huntara versi warga,” ujar Riswan, salah seorang korban gempa, tsunami dan banjir di Kecamatan Sirenja.

Di Kecamatan Sirenja, terdapat 773 kepala keluarga (KK) tidak memiliki tempat tinggal, karena disapu bersih gempa dan tsunami pada Jumat 28 September 2018, yakni 342 KK di Desa Tanjung Padang, 174 KK di Desa Lende Ntovea dan 275 KK di Desa Tompe.

Lihat juga...