Korupsi Dana Desa, Kejari Sikka Tahan Mantan Kades Talibura

Editor: Satmoko Budi Santoso

818

MAUMERE – Seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas sebagai staf di Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, yang merupakan mantan pejabat Kepala Desa Nebe dan Kringa di Kecamatan Talibura akhirnya ditahan Kejaksaan Negeri Sikka, setelah menjalani pemeriksaan.

“Oknum pejabat kepala desa di dua desa tersebut berinisial ER. Sudah kami tahan sejak kemarin, Senin (3/12/2018) sore, setelah menjalani pemeriksaan. Tersangka kami titipkan di Rutan Maumere,” ungkap Kepala Kejaksaaan Negeri Sikka, Azman Tanjung, SH, saat ditemui Cendana News, Rabu (5/12/2018).

Azman mengatakan, terdakwa selama menjabat kepala desa melakukan penyimpangan dana dengan membuat item kegiatan sebanyak 15 item yang diduga fiktif dan merugikan keuangan negara sebesar Rp300 juta lebih.

Suasana penahanan mantan pejabat Kepala Desa Nebe dan Kringa yang diduga melakukan korupsi dana desa. Foto: Ebed de Rosary

“Paling lama pertengahan bulan Desember berkasnya sudah dilimpahkan ke pengadilan Tipikor Kupang agar bisa disidangkan. Sementara, untuk kasus penyalahgunaan dana di 8 desa oleh oknum PNS di dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  (PMD) Kabupaten Sikka sedang dilakukan Pulbaket alat bukti,” terangnya.

Untuk kasus PNS di PMD, kata Azman, pihaknya mendapatkan informasi bahwa pelakunya sudah tidak masuk kantor selama 3 bulan lebih dan telah melarikan diri. Untuk itu, pihaknya mengimbau agar pelaku bisa menyerahkan diri supaya tidak dicari polisi dan jaksa.

“Kalau melarikan diri tentunya akan merugikan pelaku itu sendiri. Sebab kami akan meminta bantuan polisi dan Kejaksaan Agung untuk melacak keberadaan pelaku dan menangkapnya,” tegasnya.

Azman berharap agar masyarakat bisa melaporkan berbagai kasus korupsi yang terjadi di desa dan dinas atau badan di Kabupaten Sikka. Kasus kepala desa ini didapatkan dari hasil pemeriksaan inspektorat. Sudah ada kerja sama antara kejaksaan dan inspektorat.

“Selama ini minim sekali kasus korupsi yang dilaporkan masyarakat. Padahal kami tetap bekerja keras membongkar kasus korupsi. Terutama dana desa meskipun dengan personel yang terbatas,” sebutnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sikka, Robertus Ray, mengapresiasi langkah yang dilakukan kejaksaan negeri Sikka agar mencegah dana desa yang bernilai miliaran rupiah dikorupsi.

“Apa yang dilakukan kejaksaan diharapkan bisa memberikan efek jera dan pembelajaran kepada 147 kepala desa yang ada di kabupaten Sikka agar tidak  melakukan penyelewengan dana desa,” tuturnya.

Disebutkan Robert, pihaknya telah berulangkali mengundang BPK, BPKP bahkan kejaksaan untuk memberikan penjelasan kepada 147 kepala desa di Kabupaten Sikka mengenai pengelolaan dana desa.

“Kami juga saat asistensi selalu mengingatkan para kepala desa agar berhati-hati dalam menggunakan dana desa yang jumlahnya sangat besar. Tetapi kalau sudah diberikan pejelasan dan peringatan namun tetap melanggar, maka tentu perlu ada tindakan tegas,” ujarnya.

Baca Juga
Lihat juga...