KPK Dalami Kasus Perizinan Perkebunan Sawit Kalteng

181
Kabiro Humas KPK Febri Diansyah. Foto: Dokumentasi CDN

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus terkait pemberian kepada para Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) dalam penyidikan kasus korupsi perizinan perkebunan kelapa sawit di wilayah Danau Sembuluh.

Untuk mendalaminya, KPK pada Rabu memeriksa empat saksi untuk tersangka Wakil Direktur Utama PT SMART Tbk (PT Sinar Mas Agro Resources and Technology) Edy Saputra Suradjat (ESS).

“Penyidik masih terus mendalami terkait pemberian kepada para Anggota DPRD dalam perkara ini dan peran tersangka ESS sebagai Direktur PT BAP atau Wakil Dirut PT SMART dalam perkara ini,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu (5/12/2018).

Empat saksi itu antara lain Kepala Bidang Pemantauan Lingkungan Provinsi Kalteng Arianto, Direktur PT SMART Tbk Jo Daud Dharsono, tim ahli Komisi B DPRD Kalteng Nicko Haryadi dan Manajer Legal PT BAP Teguh Dudy Syamsury Zaldy.

Pada Sabtu (27/10) KPK telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka atas dugaan kasus korupsi di lingkungan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah terkait dengan perizinan perkebunan kelapa sawit di sekitar wilayah Danau Sembuluh, Kalteng.

Adapun tersangka yang diduga sebagai pihak penerima berjumlah empat orang, yaitu Ketua Komisi B DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Borak Milton (BM), Sekretaris Komisi B DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Punding, LH Bangkan (PUN), Anggota Komisi B DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Arisavanah (A) dan Anggota Komisi B DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Edy Rosada (ER).

Sedangkan pihak swasta yang diduga sebagai pemberi adalah Direktur PT BAP atau Wakil Direktur Utama PT SMART Tbk (PT Sinar Mas Agro Resources and Technology) Edy Saputra Suradjat (ESS), CEO PT BAP Wilayah Kalimantan Tengah bagian Utara Willy Agung Adipradhana (WAA), dan Manajer Legal PT BAP Teguh Dudy Syamsury Zaldy (TDS).

Diduga pemberian uang Rp240 juta oleh pengurus PT BAP kepada Anggota DPRD Provinsi Kalteng terkait pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Komisi B DPRD Provinsi Kalteng dalam bidang perkebunan, kehutanan dan pertambangan, dan lingkungan hidup di Pemprov Kalteng Tahun 2018.

Selain Rp240 juta itu, Anggota Komisi B DPRD Provinsi Kalteng diduga juga menerima pemberian-pemberian lainnya dari PT BAP yang sedang dalam proses pendalaman. (Ant)

Baca Juga
Lihat juga...