KPK Ibu Kota: 290 Titik Reklame Berpotensi Melanggar

Editor: Makmun Hidayat

209

JAKARTA — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus berupaya melakukan pencegahan korupsi di ibu kota melalui penertiban reklame.

Ketua Komite Pencegahan Korupsi Ibu Kota Jakarta (KPK Ibu Kota), Bambang Widjojanto, mengatakan sejak operasi penertiban reklame Jakarta dimulai pada 19 Oktober lalu, Pemprov DKI telah mengidentifikasi 295 titik reklame yang ditandai sebagai kendali secara ketat.

Keseluruhan titik reklame tersebut difokuskan pada jalan protokol ibu kota, seperti Jalan Gatot Subroto, Sudirman-Thamrin, S. Parman, maupun Rasuna Said.

“Selain penegakan dalam penyerapan pajak mobil mewah, kami saat ini sedang menargetkan pajak reklame dan kemudian target setelah ini adalah restoran,” ucap Bambang di Jakarta Smart City Lounge, Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Jumat (7/12/2018).

Dari 295 titik reklame, hanya lima titik reklame yang tidak melakukan pelanggaran secara hukum. Sedangkan, dari 290 titik reklame lainnya yang berpotensi melanggar, saat ini sebanyak 237 masih ditindaklanjuti dan 43 titik reklame sudah dilakukan upaya persuasif hingga penegakan hukum dengan pembongkaran.

“Pemprov DKI Jakarta saat ini telah mencoba menyelesaikan masalah dengan cara yang persuasif. Tapi, pada titik tertentu, harus ditegakkan aturan itu. Ini adalah bagian dari akuntabilitas,” tuturnya.

Kemudian dia menjelaskan pencegahan korupsi di lingkungan Pemprov DKI bukan hanya dilakukan dari segi penyerapan anggaran (pengeluaran), namun juga sektor penerimaan (pendapatan) yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Melalui operasi penertiban reklame, lanjut Bambang, perusahaan yang selama ini tidak menaati peraturan dan melakukan pembayaran pajak akan ditindak melalui sanksi tegas pelarangan memasang reklame selama satu tahun.

“Tanggal 6 Desember adalah hari terakhir buat para pelanggar. Kalau tidak melakukan tindakan juga setelah diberikan Surat Peringatan ketiga (SP3), akan ada pencabutan hak dan tindakan tegas. Tadi malam, tepatnya jam 12 malam, sudah dipastikan siapa saja yang sudah melakukan kewajibannya dan yang tidak,” ungkapnya.

Operasi penertiban reklame ini akan dilakukan Pemprov DKI secara berkala dan terintegrasi antar masing-masing dinas terkait, antara lain Dinas PMPTSP Provinsi DKI Jakarta untuk pencabutan izin, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta untuk pemberian peringatan melalui stiker (backdrop).

Kemudian BPAD Provinsi DKI Jakarta untuk penghapusan aset, Satpol PP Provinsi DKI Jakarta untuk penindakan pembongkaran, dan BPRD Provinsi DKI Jakarta untuk pelunasan pajak. Penertiban reklame ini juga melibatkan kerja sama dan kolaborasi dengan KPK RI, Polda Metro Jaya, maupun Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

Diketahui, operasi penertiban reklame berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame, dan Peraturan Gubernur Nomor 148 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame.

Baca Juga
Lihat juga...