KPK Limpahkan 8 Tersangka Suap DPRD Sumut ke Penuntutan

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah - Dok. CDN

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), melimpahkan proses penyidikan ke tahap penuntutan terhadap delapan tersangka tindak pidana korupsi suap kepada DPRD Sumut, periode 2009-2014 dan 2014-2019.

“Hari ini, dilakukan pelimpahan berkas barang bukti dan delapan tersangka suap kepada DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019 ke penuntutan,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, di Jakarta, Selasa (18/12/2018).

Delapan tersangka itu adalah DTM Abu Hasan Maturidi (DHM), Syafrida Fitri (SFE), Biller Pasaribu (BPU), Richard Lingga (REM), Rahmiana Delima Pulungan (RDP), Restu Kurniawan Sarumaha (RKS), Washington Pane (WP), dan John Hugo Silalahi (JHS).

Sementara itu, kata Febri, terhadap satu tersangka yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Ferry Suando Tanuray Kaban, yang seharusnya dapat dilimpahkan hari Selasa, namun tidak dapat dilakukan karena masih termasuk DPO.

“KPK masih terus melakukan pencarian dan berkoordinasi dengan Polri,” ucap Febri.

Sebelumnya, KPK pada 3 April 2018 telah mengumumkan 38 anggota DPRD Provinsi Sumut, sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi memberi atau menerima hadiah terkait fungsi dan kewenangan anggota DPRD Sumut 2009-2014 dan atau 2014-2019.

Sebanyak 38 anggota DPRD Sumut 2009-2014 dan/atau 2014-2019 tersebut, diduga menerima hadiah atau janji dari mantan gubernur Sumatra Utara, Gatot Puji Nugroho.

Pertama, terkait dengan persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumut Tahun Anggaran 2012-2014 oleh DPRD Provinsi Sumut.

Kedua, persetujuan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2013 dan 2014 oleh DPRD Provinsi Sumut.

Ketiga, terkait pengesahan APBD Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2014 dan 2015 oleh DPRD Provinsi Sumut.

Terakhir, terkait penolakan penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Provinsi Sumut pada 2015.

KPK mendapatkan fakta-fakta yang didukung dengan alat bukti berupa keterangan saksi, surat, dan barang elektronik, bahwa 38 tersangka itu diduga menerima fee masing-masing antara Rp300 juta sampai Rp350 juta dari Gatot Pujo Nugroho, terkait pelaksanaan fungsi dan wewenang sebagai anggota DPRD Provinsi Sumut. (Ant)

Lihat juga...