KPK Tahan Satu Tersangka Anggota DPRD Sumut

209

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menahan satu anggota DPRD Sumatera Utara, Syahrial Harahap setelah diperiksa sebagai tersangka suap pada DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014 dan 2014-2019.

“KPK melakukan penahanan terhadap satu tersangka, yaitu SHP (Syahrial Harahap) selama 20 hari pertama di Rutan Salemba. Dengan demikian, sampai saat ini sekitar 36 orang telah ditahan dari total 38 orang,” kata Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (3/12/2018).

Dari sisa dua orang tersebut, salah satu di antaranya berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO), yaitu Ferry Suando Tanuray Kaban. “Kami ingatkan kembali agar tersangka menyerahkan diri ke KPK,” tambah Febri.

Sampai hari ini penyidikan untuk 19 orang telah selesai dan dilimpahkan ke penuntut umum, 12 orang di antaranya telah diajukan di Pengadilan Tipikor Jakarta untuk menjalankan proses persidangan.

Hari ini penyidik KPK juga melimpahkan berkas penyidikan tujuh tersangka kasus DPRD Sumut ke tahap dua.

“Hari ini penyidik melakukan pelimpahan barang bukti dan tujuh tersangka dalam perkara TPK suap kepada DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019, ke penuntutan (tahap 2), yaitu atas nama FRO (Fahru Rozi), TAG (Taufan Agung Ginting), TSI (Tunggul Siagian), PD (Pasiruddin Daulay), ELD (Elezaro Duha), MDH (Musdalifah) dan TMP (Tahan Manahan Panggabean),” tambah Febri.

Seperti para tersangka lainnya, rencananya sidang akan dilaksanakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) pada PN Jakarta Pusat.

Total sekitar 175 orang saksi termasuk para tersangka dalam perkara ini telah diperiksa. Terhadap tujuh tersangka ini telah sekurangnya masing-masing dua kali diperiksa dalam kapasitas sebagai tersangka.

Para saksi berasal dari anggota dan unsur pimpinan DPRD Sumut 2014-2019, staf fraksi di DPRD Provinsi Sumut, Plt. Direktur RS Haji Medan, Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Sumut, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes Sumut, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumut Plt. Kepala Dinas Kesejahteraan dan Sosial, Provinsi Sumut serta PNS serta mantan PNS atau pejabat di lingkungan Pemprov Sumut.

KPK pada 3 April 2018 telah mengumumkan 38 anggota DPRD Provinsi Sumut sebagai tersangka penerimaan hadiah atau janji dari mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Puji Nugroho terkait empat hal.

Pertama, terkait dengan persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumut Tahun Anggaran 2012-2014 oleh DPRD Provinsi Sumut.

Kedua, persetujuan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2013 dan 2014 oleh DPRD Provinsi Sumut.

Ketiga terkait pengesahan APBD Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2014 dan 2015 oleh DPRD Provinsi Sumut.

Terakhir, terkait penolakan penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Provinsi Sumut pada 2015.

KPK mendapatkan fakta-fakta yang didukung dengan alat bukti berupa keterangan saksi, surat, dan barang elektronik bahwa 38 tersangka itu diduga menerima fee masing-masing antara Rp300 sampai Rp350 juta dari Gatot Pujo Nugroho terkait pelaksanaan fungsi dan wewenang sebagai anggota DPRD Provinsi Sumut.  (Ant)

Baca Juga
Lihat juga...