KPK Tambah Satu Tersangka Proyek Pakpak Bharat

JAKARTA  – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan satu tersangka kasus suap terkait proyek-proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Pakpak Bharat Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018.

“Satu tersangka itu adalah Rijal Efendi Padang (REP) dari unsur swasta,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Yuyuk Andriati, saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Jumat.

Dalam pengembangan penyidikan, KPK menemukan bukti-bukti terkait keterlibatan dan peran pihak lainnya dalam perkara ini yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.

Sebelumnya, KPK telah terlebih dahulu menetapkan tiga tersangka, yaitu Bupati Pakpak Bharat periode 2016-2021 Remigo Yolanda Berutu (RYB), Plt Kepala Dinas PUPR Kabupaten Pakpak Bharat David Anderson Karosekali (DAK), dan seorang pihak swasta Hendriko Sembiring (HSE).

“REP selaku Direktur PT TMU diduga telah melakukan tindak pidana korupsi memberi hadiah atau janji kepada RYB selaku Bupati Pakpak Bharat bersama-sama DAK dan HSE terkait proyek-proyek di Dinas PUPR Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2018,” ucap Yuyuk.

Rijal Efendi merupakan kontraktor yang mengerjakan peningkatan atau pengaspalan Jalan Simpang Kerajaan-Binanga Sitelu dengan nilai kontrak Rp4.576.105.000 dengan menggunakan bendera PT TMU.

“Sebagai pelaksana proyek tersebut, REP diminta oleh DAK untuk memberikan sejumlah uang sebagai komitmen ‘fee’ sebesar 15 persen dari nilai proyek kepada RYB melalui DAK. Diduga, praktik pemberian ‘fee’ seperti ini sudah menjadi kebiasaan,” ungkap Yuyuk.

Untuk memenuhi komitmen “fee” itu, lanjut Yuyuk, Rijal Efendi telah menyerahkan uang sejumlah Rp200 juta kepada David Anderson dengan cara ditransfer ke rekening Hendriko Sembiring.

“Selanjutnya, dari uang Rp200 juta tersebut, DAK menyerahkan uang sebesar Rp150 juta kepada RYB yang kemudian diamankan oleh KPK dalam OTT di rumah RYB di Pasarbaru Kota Medan,” tuturnya.

Atas perbuatannya, Rijal Efendi disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Ant)

Lihat juga...