KPU Jember Galakkan Sosialisasi Pemilu Ramah Disabilitas

Editor: Satmoko Budi Santoso

JEMBER – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember, berkomitmen menyelenggarakan Pemilu 2019 yang ramah disabilitas. KPU intens melakukan sosialisasi pemilu di pusat pendidikan disabilitas. Materi sosialisasi salah satunya mengenai desain Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang juga ramah bagi pemilih berkebutuhan khusus.

“Pemilu 2019 ini pemilu kita semua. Jadi juga harus mengakomodir disabilitas. Kita ingin mewujudkan pemilu yang ramah terhadap disabilitas,” terang Komisioner KPU Jember, Ahmad Hanafi, usai Sosialisasi Pemilu 2019 di sekolah luar biasa (SLB) Kelurahan Bintoro, Kecamatan Patrang, Jumat (14/12/2018) .

Hanafi menjelaskan, KPU memandang para penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk menggunakan hak politik dan hak pilih pada pemilu 2019. Untuk itu, pihaknya gencar melakukan sosialisasi agar mereka memahami dan dapat menggunakan hak pilih dengan baik saat hari pencoblosan.

“Kita lakukan sosialisasi di SLB sudah mencakup pemilih dengan berbagai kebutuhan khusus. Ada disabilitas netra, wicara, daksa, dan grahita. Harapannya semua memahami cara menggunakan hak pilih dengan baik,” imbuhnya.

Selain melakukan sosialisasi, lanjut Hanafi, pihaknya juga memberikan bimbingan teknis kepada penyelenggara agar memberikan pelayanan khusus kepada pemilih disabilitas. “Karena mereka pemilih berkebutuhan khusus, maka harus ada perlakuan yang baik dari penyelenggara. Bagaimana disabilitas netra datang ke TPS, kita perlakukan dengan baik. Disabilitas daksa, pakai kursi roda, maupun disabilitas grahita juga diperlakukan dengan baik,” terangnya.

Desain TPS sebisa mungkin memang harus ramah bagi penyandang dissabilitas. Hal tersebut agar penyandang disabilitas tidak mengalami kesulitan saat hendak menyalurkan hak suara di TPS.

“Jadi lokasi TPS tidak boleh berada di tempat berundak atau tinggi. Selain itu, TPS juga harus bisa dimasuki pengguna kursi roda. Posisi bilik suara juga tidak terlalu tinggi. Intinya harus mudah diakses,” tegasnya.

Oleh karena itulah, di setiap TPS sudah ada keterangan terkait berapa jumlah pemilih berkebutuhan khusus yang akan menyalurkan hak pilih. Data tersebut akan menjadi pegangan KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) sehingga desain TPS sudah bisa disesuaikan dengan kebutuhan pemilih.

“Data ini juga berkaitan dengan surat suara khusus yang disediakan untuk pemilih tuna netra. Karena surat suara untuk tuna netra berbeda. Yakni disertai dengan template sehingga mereka bisa menentukan pilihan dengan benar,” pungkasnya.

Rahman Hadi, salah satu penyandang disabilitas netra, mengapresiasi sosialisasi pemilu kepada disabilitas yang dilakukan oleh KPU. Hal tersebut tentunya akan menambah wawasan kepemiluan sehingga disabilitas dapat menyalurkan hak suara dengan baik.

“Tentu dengan sosialisasi ini tambah mantap untuk menggunakan hak suara,” ujarnya.

Menurut Rahman, KPU juga harus memberikan bimbingan teknis secara komprehensif kepada KPPS terkait adanya surat suara khusus untuk tuna netra. Sebab, pada pemilu-pemilu sebelumnya, sering kejadian pemilih tuna netra tidak diberi template, akan tetapi surat suara biasa.

“Banyak disabilitas netra yang tidak dikasih template. Hal itu karena petugas tidak tahu kegunaan template. Tentu ini harus jadi evaluasi KPU untuk memberikan pemahaman kepada penyelenggara di bawah,” pungkasnya.

Lihat juga...