KSU Derami Beri Sanksi Tegas Posdaya tak Serius

Editor: Koko Triarko

Sekretaris KSU Derami Padang, Latifah/ Foto: M. Noli Hendra 

PADANG – Koperasi Serba Usaha (KSU) Dewantara Ranah Minang (Derami) Padang, Sumatra Barat, memberikan sanksi tegas kepada pengurus Pos Pemberdayaan Keluarga (Keluarga) yang tidak serius menjalankan kewajibannya.

Sekretaris KSU Derami Padang, Latifah, mengatakan, tahun lalu setidaknya ada puluhan Posdaya yang dinonaktifkan, karena pengurusnya melakukan tindakan yang tidak semestinya. “Namun, tahun ini ada enam Posdaya yang kembali kita aktifkan,” katanya, Selasa (25/12/2018).

Persoalan yang terjadi di enam Posdaya itu sebagian besar adalah tingginya angka tunggakan kredit, dari pinjaman modal usaha yang diberikan oleh Tabur Puja, yang merupakan unit usaha dari KSU Derami Padang.

Menurutnya, tunggakan kredit yang terjadi di enam Posdaya itu tidak bisa ditoleransi, karena angka tunggakannya mencapai 50 persen. Artinya, 50 pinjaman yang diberikan tidak dikembalikan oleh masyarakat yang menjadi pinjaman.

“Kami di pengurus telah menanyakan langsung kepada pengurus Posdaya. Jawabannya, pengurus kurang teliti memberikan pinjaman modal usaha ke masyarakat. Maksudnya, masyarakat yang tidak memiliki usaha yang jelas, tetap saja diberi bantuan modal usaha,” ujarnya.

Latifah mengaku, berurusan soal uang dengan masyarakat yang targetnya adalah keluarga kurang mampu, memang memiliki risiko yang besar. Namun, setidaknya pengurus Posdaya bisa lebih teliti, keluarga kurang mampu seperti apa yang perlu dibantu dalam ekonomi keluarga.

“Nyatanya, enam Posdaya itu tidak melakukan penyaringan yang demikian,” katanya.

Selain soal kurang telitinya pengurus dalam memberikan pinjaman modal usaha, juga ada pengurus yang sengaja menggunakan uang dari Tabur Puja untuk kebutuhan tertentu,  dengan cara memalsukan data pengajuan pinjaman modal usaha.

“Banyak kesalahan yang dilakukan oleh beberapa Posdaya yang saya maksudkan tadi. Sampai-sampai nekat memakan uang pinjaman dari Tabur Puja,” sebutnya.

Ia menegaskan, dengan adanya contoh pengurus Posdaya yang bermasalah tersebut, KSU Derami turut memberikan peringatan kepada Posdaya lainnya, yang kini ada sekitar 33 lebih, supaya tidak nekat melakukan tindakan serupa.

Latifah menyebutkan, kini enam Posdaya itu kembali diaktifkan dengan pengurus yang berbeda. Diaktifkannya kembali enam posdaya tersebt, karena dinilai masih dibutuhkan.

Selain itu, dengan mengaktifkan kembali Posdaya itu, diharapkan cita-cita KSU Derami bersama Yayasan Damandiri untuk mengentaskan kemiskinan dapat tercapai. Sebab, meski Padang adalah kota besar di Sumatra Barat, persoalan kemiskinan masih terjadi di negeri Bengkuang tersebut.

Bahkan, sejumlah daerah masih mengharapkan kehadiran Posdaya, seperti di Kecamatan Bungus Teluk Kabung. Namun, dengan berat hari Latifah menyatakan jika saat ini hingga tahun depan tidak ada izin mendirikan Posdaya baru.

Latigfah menegaskan, KSU Derami Padang menginginkan Posdaya benar-benar berjalan sebagaimana mestinya, yakni bertujuan untuk membantu masyarakat, terutama untuk masyarakat kurang mampu.

Lihat juga...