KY Terima 1.719 Laporan Terkait Perilaku Hakim

Editor: Koko Triarko

JAKARTA — Sepanjang 2018, Komisi Yudisial (KY) menerima 1.719 laporan masyarakat. Terbanyak disampaikan melalui jasa pengiriman surat dan Penghubung KY (1.106), datang langsung ke KY 329 laporan, pelaporan online 188 laporan dan informasi 96 laporan.

“Pada awal 2018, KY telah meluncurkan Pelaporan Online Perilaku Hakim, untuk memudahkan publik dalam melaporkan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH),” kata Ketua KY, Jaja Ahmad Jayus, saat jumpa pers di Gedung KY, Jakarta, Senin (31/12/2018).

Menurutnya, pelaporan online berisi tentang tata cara pelaporan, persyaratan pelaporan, peraturan terkait dengan KEPPH, alur penanganan laporan dan menu layanan pelaporan online perilaku hakim yang diduga melanggar KEPPH.

“Berdasarkan jenis perkara, masalah perdata mendominasi laporan yang masuk ke KY, yakni 782 laporan. Untuk perkara pidana berada di bawahnya dengan 506 laporan. Data ini menggambarkan dominasi perkara perdata dan pidana, karena perkara tersebut berada di kewenangan peradilan umum, dengan kompleksitas perkara yang tinggi dan sensitif. Perkara lainnya, tata usaha negara 120 laporan, agama 83 laporan dan Tipikor 76 laporan,” jelasnya.

Berdasarkan jenis badan peradilan atau tingkat peradilan yang dilaporkan, sebut Jaja, jumlah laporan terhadap peradilan umum sangat mendominasi, yakni 1.245 laporan.

Kemudian, Peradilan Tata Usaha Negara 114 laporan, Mahkamah Agung 107 laporan, Peradilan Agama 97 laporan dan Tipikor 51laporan.

“Sementara itu, 10 provinsi yang terbanyak menyampaikan laporan ke KY secara berturut-turut, adalah DKI Jakarta, sebanyak 311 laporan, Jawa Timur 212 laporan, Sumatra Utara 162 laporan, Jawa Barat 159 laporan, Jawa Tengah 120 laporan, Sumatra Selatan 76 laporan, Sulawesi Selatan 72 laporan, Riau 65 laporan, Sulawesi Utara 46 dan Banten 46 laporan,” paparnya.

Lebih jauh, Jaja mengatakan, tidak semua laporan dapat dilakukan proses sidang pemeriksaan panel atau pleno, karena laporan yang masuk perlu diverifikasi kelengkapan persyaratan atau telah menerima syarat administrasi dan substansi, untuk dapat registrasi.

Pada periode tahun ini, KY menyerahkan laporan yang memenuhi persyaratan sebanyak 412 laporan masyarakat.

“Penyebab rendahnya persentase laporan masyarakat yang dapat diproses, karena beberapa alasan. Antara lain, kurangnya persyaratan yang harus dilengkapi, laporan bukan kewenangan KY dan diteruskan ke instansi lain atau Badan Pengawas MA, serta banyak laporan yang ditujukan ke KY berisi permohonan untuk dilakukan pemantauan persidangan,” ungkapnya.

Lihat juga...