KY Usulkan 63 Hakim Dijatuhi Sanksi

Editor: Koko Triarko

Wakil Ketua KY, Sukma Violetta -Foto: M Hajoran

JAKARTA – Dari penanganan laporan dugaan pelanggaran oleh hakim yang diterima Komisi Yudisial (KY) dari masyarakat, ada 39 dari 290 putusan yang terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Dan, Komisi Yudisial (KY) merekomendasikan penjatuhan saksi kepada 63 hakim terlapor.

Sebanyak 40 hakim terlapor direkomendasikan untuk dijatuhi sanksi ringan, 11 hakim terlapor direkomendasikan untuk dijatuhi sanksi sedang, dan 12 hakim terlapor direkomendasikan untuk dijatuhi sanksi berat.

Untuk sanksi ringan, KY memberikan teguran terhadap 9 hakim, teguran tertulis terhadap 18 hakim dan pernyataan tidak tertulis puas, secara tertulis terhadap 13 hakim.

Sedangkan untuk sanksi sedang, KY memberikan penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun terhadap 1 orang hakim, nonpalu selama 6 bulan terhadap 7 hakim.

“Dan, penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun terhadap 3 hakim,” kata Wakil Ketua KY Sukma Violetta saat jumpa pers laporan akhir tahun di Gedung KY, Jakarta, Senin (31/12/2018).

Sedangkan sanksi berat, sebut Sukma Violetta, KY memberikan sanksi nonpalu selam 7 bulan terhadap satu hakim, nonpalu selama 2 tahun terhadap 2 hakim, penurunan kenaikan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun terhadap 3 hakim, dan pemberitahuan tetap tidak dengan hormat terhadap 6 hakim.

“Hakim yang paling banyak dijatuhi saksi berasal dari Pengadilan Tinggi Jayapura, yakni 6 hakim, lalu PNS Ponorogo, PN Balikpapan, PN Rantau Prapat, PN Tais PN Malang, PN Muara Bungo, PN Mempawah, PN Lubuk Pakan, dan PN Surakarta masing-masing 3 hakim. KY juga memberikan sanksi kepada dua hakim di MA,” paparnya.

Lihat juga...