KY Usulkan 63 Hakim Dijatuhi Sanksi

Editor: Koko Triarko

Wakil Ketua KY, Sukma Violetta -Foto: M Hajoran

JAKARTA – Dari penanganan laporan dugaan pelanggaran oleh hakim yang diterima Komisi Yudisial (KY) dari masyarakat, ada 39 dari 290 putusan yang terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Dan, Komisi Yudisial (KY) merekomendasikan penjatuhan saksi kepada 63 hakim terlapor.

Sebanyak 40 hakim terlapor direkomendasikan untuk dijatuhi sanksi ringan, 11 hakim terlapor direkomendasikan untuk dijatuhi sanksi sedang, dan 12 hakim terlapor direkomendasikan untuk dijatuhi sanksi berat.

Untuk sanksi ringan, KY memberikan teguran terhadap 9 hakim, teguran tertulis terhadap 18 hakim dan pernyataan tidak tertulis puas, secara tertulis terhadap 13 hakim.

Sedangkan untuk sanksi sedang, KY memberikan penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun terhadap 1 orang hakim, nonpalu selama 6 bulan terhadap 7 hakim.

“Dan, penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun terhadap 3 hakim,” kata Wakil Ketua KY Sukma Violetta saat jumpa pers laporan akhir tahun di Gedung KY, Jakarta, Senin (31/12/2018).

Sedangkan sanksi berat, sebut Sukma Violetta, KY memberikan sanksi nonpalu selam 7 bulan terhadap satu hakim, nonpalu selama 2 tahun terhadap 2 hakim, penurunan kenaikan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun terhadap 3 hakim, dan pemberitahuan tetap tidak dengan hormat terhadap 6 hakim.

“Hakim yang paling banyak dijatuhi saksi berasal dari Pengadilan Tinggi Jayapura, yakni 6 hakim, lalu PNS Ponorogo, PN Balikpapan, PN Rantau Prapat, PN Tais PN Malang, PN Muara Bungo, PN Mempawah, PN Lubuk Pakan, dan PN Surakarta masing-masing 3 hakim. KY juga memberikan sanksi kepada dua hakim di MA,” paparnya.

Sementara itu, kualifikasi perbuatan hakim yang dinyatakan terbukti melanggar KEPPH, didominasi bersikap tidak profesional sebanyak 42 hakim, tidak menjaga martabat hakim 8 hakim, berselingkuh 6 hakim, kesalahan pengetikan 5 hakim dan tidak berprilaku adil ads 2 hakim.

“Salah satu yang menjadi permasalahan terkait rekomendasi sanksi KY, adalah MA tidak melaksanakan sebagian usul sanksi yang disampaikan ke KY. Adanya tumpang tindih penanganan tugas pengawasan antara KY dan MA, juga menjadi problem yang dihadapi KY saat ini,” ungkapnya.

Selain itu, lanjut Sukma Violetta, KY sering tidak memperoleh akses informasi atau data yang dibutuhkan, saat menangani laporan masyarakat, karena MA dan badan peradilan di bawahnya tidak bersedia memberikan.

“Hakim terlapor maupun saksi dari pihak pengadilan juga tidak memenuhi panggilan KY,” sebutnya.

Untuk pemantauan persidangan sendiri, lanjut Sukma Violetta, KY menerima 581 permohonan pemantauan persidangan, yakni 517 permohonan masyarakat dan 64 inisiatif KY. Dari jumlah itu, KY dapat melakukan pemantauan terhadap 278 permohonan.

“KY telah melaksanakan pemantauan persidangan terhadap 101 perkara. Ada pun rincian wilayahnya adalah Jawa Timur 21 perkara, DKI Jakarta 17 perkara, Riau 17 perkara, Jawa Barat 12 perkara, Jawa Timur 12 perkara, dan lainnya,” ujarnya.

Dominasi jenis perkara yang dipantau, lanjut Sukma Violetta, yakni 57 perkara perdata, 46 perkara pidana khusus, 34 perkara pidana biasa, dan lainya. “Dari hasil pemantauan yang dilakukan, sebanyak 5 dari 101 perkara dinyatakan terdapat pelanggaran KEPPH.

Lihat juga...