KY Wajib Lindungi Pelapor Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim

Editor: Makmun Hidayat

Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi KY, Farid Wajdi - Foto: M. Hajoran Pulungan

JAKARTA — Kerahasiaan identitas pelapor menjadi sesuatu yang sangat penting dalam penanganan laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) oleh Komisi Yudisial (KY). Pelapor, terlapor, dan saksi dilindungi kerahasiaanya, untuk menghindari adanya intimidasi dari pihak yang merasa dirugikan.

“Masyarakat yang mengadu ke KY, sesuai dengan peraturan KY Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanganan Laporan Masyarakat, bahwa setiap pelapor mendapatkan jaminan kerahasiaan atas keterangan atau informasi yang karena sifatnya merupakan rahasia KY,” kata Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi KY, Farid Wajdi di Jakarta, Senin (10/12/2018).

Menurutnya, pelapor wajib dilindungi dan diproteksi dan kedudukan pelapor dirahasiakan. Dalam pelaksanaannya guna menindaklanjuti laporan masyarakat, sebut Farid, KY juga dapat melakukan jemput langsung kepada pelapor.

“Semua proses akan difasilitasi oleh KY, sehingga laporannya tersebut dianggap cukup bukti di awal dan dirahasiakan untuk melindungi pelapor,” ujarnya.

Dalam melakukan pengawasan, KY juga melakukan pemantauan baik atas permintaan masyarakat atau inisiatif KY sendiri. Dalam kenyataannya melalui pemantauan yang dilakukan KY cukup efektif mengurangi pelanggaran di lapangan.

KY sebagai lembaga etik, sebut Farid, melakukan pedekatan bermartabat guna melindungi dan merahasiakan identitas Pelapor. Di mana KY mempunyai jargon bekerja dalam senyap guna menegakkan martabat dan perilaku hakim.

“Yang terpenting bagi KY adalah bagaimana laporan atas dugaan pelanggaran KEPPH semakin sedikit. Sehingga harapan kita untuk menjaga martabat hakim bisa tercapai,” sebutnya.

Sebagaimana diketahui, akhir-akhir ini banyak hakim yang bermasalah dengan melanggar kode etik perilaku hakim. Mulai dari kasus korupsi hingga kasus pelanggaran kode etik hakim.

Lihat juga...